Bahas Undang-undang Provinsi Sumbar, LKAAM Minta Departemen Ilmu Politik Unand Fasilitasi Dialog

 Dosen Departemen Ilmu Politik Unand foto bersama dengan pengurus LKAAM


PADANG-Dosen Departemen Ilmu Politik Fisip Unand diskusi dengan jajaran LKAAM Sumbar tentang Undang-undang Provinsi Sumatera Barat, Jumat (11/11/2022) di Padang.

Para dosen tersebut terdiri dari Ketua Departemen Ilmu Politik, Dr. Tengku Rika Valentina, Sekretaris Departemen, Andri Rusta, Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik, Dewi Anggraini, Dr. Aidinil Zetra, Tamrin, Dr. Indah Adi Putri, Irawati, Doni Hendrik, Mhd. Fadjri, MA dan Lusi Puspika Sari.

Sosialisasi itu merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di LKAAM Sumatera Barat dengan tema sosialisasi Undang-Undang Nomor 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. 

Sosialisasi itu dihadiri Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, Ketua Harian Amril Amir Dt. Lelo Basa, Wakil Ketua Umum 2, Arkadius Dt. Intan Bano, Azkar Nuri Dt. Rajo Nan Putieh, Dr. Zulkarnaini, Dt. Muncak Rajo dan para pengurus lainnya

Kegiatan itu dimoderatori Irawati. Ketua Departemen Ilmu Politik mengucapkan terimakasih kepada ketua dan pengurus LKAAM yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk kegiatan pengabdian tersebut.

Kegiatan pengabdian ini diikuti seluruh dosen Departemen Ilmu Politik dan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bagian pengabdian kampus kepada masyarakat. “Kita apresiasi LKAAM Sumbar yang bersedia menerima tim dari Departemen Ilmu Politik Unand. Kita sebenarnya tidak akan memberikan materi dalam bentuk ceramah, akan tetapi hanya akan berbagi pandangan saja dengan lahirnya undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat, jadi bagaimana LKAAM melihat pasal 5 dari undang-undang tersebut," katanya.

Fauzi Bahar menyampaikan pentingnya kegiatan yang diinisiasi perguruan tinggi dalam rangka pencerahan kepada masyarakat. 

“LKAAM Sumbar sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kita diskusikan apakah memang ada diskriminasi dalam undang-undang tersebut. Jangan-jangan ini hanya kesalapahaman saja, dalam pasal 5 dari undang-undang tersebut tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat adat Mentawai," katanya.

Menurut Fauzi Bahar, dibutuhkan dialog antara masyarakat yang merasa dirugikan  dengan pihak terkait, termasuk LKAAM, sehingga diperoleh informasi dan tujuan yang jelas dari undang-undang tersebut. Malahan Undang-undang Provinsi Sumatera Barat sudah mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan kebudayaan. Tentu saja diperlukan kajian secara menyeluruh sehingga undang-undang ini tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang khusuanya pasal 5 saja.  

"LKAAM Sumbar juga meminta kepada Departemen Ilmu Politik untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat adat Mentawai, sehingga bisa dicari titik temu dari kesalapahaman ini," katanya. 

Salah seorang dosen, Tamrin menyampaikan, undang-undang ini menjelaskan tentang karakter religius merupakan dasar nilai falsafah yang mendasari adat dan budaya masyarakat Minangkabau. 

Misalnya pada Pasal 5 huruf c tentang Provinsi Sumatera Barat menjelaskan, “Adat dan budaya Minangkabau merupakan berdasarkan nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat salingka Nagari yang berlaku. 

Pengertian adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah adalah adat yang bersumber kepada syarak (syariat Islam), sedangkan Kitabullah adalah Alquran. 

Selanjutnya undang-undang ini menjelaskan keunikan identitas lokal Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukan karakter relijius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. 

Meskipun dengan disahkannya undang-undang ini menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak menilai, dengan lahirnya undang-undang Provinsi Sumatera Barat yang baru ini lebih mengakomodir kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam melaksanakan falsafah ABS-SBK. 

Terkait ada sebagian masyarakat Sumatera Barat, terutama yang berada di Mentawai menilai, keberadaan undang-undang ini diskriminatif terhadap kearifan lokal masyarakat Mentawai dan harusnya undang-undang ini direvisi untuk dicantumkannya budaya masyarakat Mentawai ke dalam undang-undang tersebut untuk melengkapi Pasal 5 huruf c karena pasal tersebut mengerdirkan dan mengucilkan budaya Mentawai yang ada dan eksis di masyarakat Sumatera Barat. (*)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama