Mendagri Apresiasi Gubernur Maluku Utara dan Minta Atensi Gubernur Sumatera Barat

 Mendagri pimpin rakor pengendalian inflasi


JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah, Senin (7/11/2022). Kegiatan yang berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri itu turut dihadiri jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Maluku Utara yang tercatat sebagai provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.

"Maluku Utara ini memiliki penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara," puji Mendagri.

Mendagri meminta atensi Gubernur Sumatera Barat yang mencatatkan angka inflasi yang cukup tinggi. Diketahui tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022, inflasi di Sumatera Barat tercatat 7,87 persen.

"Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," ujar Mendagri.

Adapun inflasi di Sumatera Barat, di antaranya dipicu kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal, produksi beras di Sumatera Barat termasuk surplus. Keenaikan itu, kata dia, dinilai dipicu oleh tingginya permintaan dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Sehingga banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga, karena dinilai lebih menguntungkan.

"Langkah-langkah yang sudah Pak Gubernur Sumatera Barat lakukan cukup detail, namun sebagai informasi, ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," tegas Mendagri.

Berdasarkan data yang dikantongi Direktorat Jenderal (Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.

Realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat Kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.

Merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Sumatera Barat baru 0,67 persen. (nanda)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama