Rumah Restoratif Justice di Sungai Kambut Diresmikan Kajati Sumbar

 Kajati resmikan rumah perdamaian di Sungai Kambut


DHARMASRAYA-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron resmikan rumah perdamaian atau restorative justice di Dharmasraya. Rumah perdamaian itu merupakan yang pertama di kabupaten tersebut.

Peresmian di Kantor Wali Nagari Sungai Kambut, Rabu (2/11/2022). Peresmian dihadiri Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pimpinan DPRD dan unsur forkominda.

Yusron mengatakan,  rumah perdamaian dapat membawa hawa positif kepada masyarakat. Dengan keberadaan rumah perdamaian ini, persoalan hukum dapat diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan. "Dengan catatan, ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun," ucapnya.

Ditambahkan Yusron, tidak semua persoalan pelanggaran hukum yang dibuat masyarakat bisa diselesaikan secara damai di rumah perdamaian itu, semua ada aturanya. Perdamaian akan tercapai bila mengikuti prosedur dengan melibatkan kedua belah pihak dan para tokoh di nagari. 

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Kajati Sumatera Barat  yang telah menyediakan waktu untuk meresmikan rumah restorative justice di Nagari Sungai Kambut. 

Bupati menyebutkan, dengan kehadiran Kajati Sumbar memberikan motivasi, pencerahan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. 

“Kami sampaikan, Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari dan 461 jorong, jumlah penduduk 228.801 jiwa. Mata pencarian utama petani kebut sawit dan karet dan masih ada beberapa wilayah yang dikategorikan terisolir," katanya.

Dikatakan Sutan Riska, penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan peradilan) sedang giat-giatnya menggalakkan penyelesaian sengketa melalui pendekatan restorative justice. 

“Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi yang meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya," ungkap Sutan Riska Tuanku Kerajaan. (eko)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama