Wamendagri: Jangan Minta Imbalan pada Pemerintah Daerah

 Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo 


JAKARTA-Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang sidang utama Kemendagri, Jakarta, Rabu (9/11/2022). 

Wamendagri mengatakan, Kemendagri memiliki peran sentral dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai koordinator penyelenggaraan pemda, Kemendagri harus menjadi teladan dalam segala aspek, terutama terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi. 

“Dengan tegas saya ingatkan kembali, tidak boleh ada pelayanan kepada pemerintah daerah yang meminta imbalan, gratifikasi, pungutan liar kepada siapapun dan apapun bentuknya,” katanya.

Wemendagri berpesan kepada seluruh unsur Kemendagri untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran 2022 dengan sisa waktu dua bulan. Dirinya mendorong dilakukannya pemetaan program dan kegiatan yang belum dieksekusi. 

Menurutnya, penyerapan anggaran bukan hanya menyangkut angka statistik serapan anggaran. Namun, pelaksanaan anggaran harus mampu berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan tepat sasaran.

Wamendagri juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemendagri untuk terus melakukan terobosan dan inovasi dalam menjalankan program dan kegiatan strategis secara simultan dan konsisten. Pasalnya, Kemendagri dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

“Terus belajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas diri masing-masing guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK,” ujarnya.

Dia berharap, para pejabat yang dilantik dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing. Para pejabat diharapkan bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menepati sumpah dan janji untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat.

Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan Apolo Safanpo dan Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Ribka Haluk. 

Sementara untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen) Dian Andy Permana; Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Amran; Direktur Evaluasi Perkembangan Desa pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Mohammad Noval.

Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan; Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) T.R. Fahsul Falah; dan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Anggar Pramudiani Widyaningtyas. (nanda)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama