Pemko Padang Putuskan Tiadakan Shalat Jumat

loading...

Walikota Padang, Mahyeldi didampingi Wawako Hendri Septa dan Sekdako Amasrul memberikan penjelasan terkait penanganan corona. (humas pemko)

mjnews.id - Pemerintah Kota (Pemko) Padang meminta seluruh pengurus masjid di Padang mengganti shalat Jumat dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing hingga dua pekan ke depan.

Dikeluarkannya kebijakan ini, setelah digelarnya keputusan rapat bersama dengan sejumlah forkopimda, MUI Padang dan beberapa organisasi masyarakat, Kamis (26/3/2020).

Instruksi ini keluar, setelah adanya laporan dari dinas kesehatan, dengan adanya penyebaran dan ancaman penularan virus Covid 19 di Padang.

“Padang sudah sampai taraf berpotensi berat untuk terpapar, karena sudah ada tiga warga Padang positif. Dua diantaranya di Bukittinggi,” kata Walikota Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi mengatakan, dari keputusan rapat bersama ada empat pandangan yang dikeluarkan. Pertama, pemko menetapkan Padang sebagai daerah kondisi yang sangat potensi penularan Covid 19 dan secara faktual sudah ada warga Padang yang positif terpapar virus Corona.

Kedua, dalam menetapkan distancing social, sebagai pencegahan Covid 19, kepada pengurus masjid dan jamaahnya di Padang diminta mengganti shalat Jumat dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing hingga 14 hari, sesuai masa inkubasi virus Covid-19.

Ketiga, pemko lebih maksimal lagi sosialisasi penanganan Covid 19 secara merata, seluruh kelurahan dan kelompok masyarakat.

Keempat, semua pihak bertekad untuk bekerjasama secara maksimal dan terus berkoordinasi mencegah Covid 19.

“Itulah empat tanggapan dan pandangan yang keluar setelah dilakukan rapat bersama dengan forkopimda, MUI Padang dan sejumlah organisasi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Kata IDI Sumbar

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry Satria mengatakan, kondisi dinamis pandemi Covid-19 sekarang di Sumatera Barat membutuhkan kesiagaan dan kesediaan, bekerjasama semua lapisan pengambil kebijakan dan masyarakat.

Social distancing dan ketegasan membatasi mobilitas penduduk telah memberikan hasil baik di beberapa negara menghadapi Pandemi Covid-19 ini.

“Himbauan saya atas nama IDI Sumatera Barat ini menjadi prioritas untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 di Sumatera Barat.Kearifan lokal sangat dibutuhkan sekarang untuk saling menjaga dan melindungi. Potensi lokal pun perlu menjadi langkah prioritas untuk memenuhi keterbatasan alat perlindungan diri (APD) yang menjadi masalah bagi semua Kabupaten/Kota kita di Sumatera Barat,” terangnya.

Imbauan prioritas penting berikutnya adalah penegasan kepada para pendatang untuk membatasi perjalanan ke Sumatera Barat khususnya pendatang dari daerah yang telah positif Covid-19.

Untuk APD bagi petugas medis yang kurang, pihaknya telah melakukan advokasi dan koordinasi, dukungan berproses rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi, kabupaten/kota.

“Donasi APD dari IDI Wilayah & Cabang pada Selasa kemaren kita sudah salurkan melalui Dinas Kesehatan Propinsi, walaupun jumlah yang sangat terbatas (100 APD). Penggalangan donasi terus berlangsung,”

Adanya temuan kasus positif Covid-19 di Sumbar, diharapkan pemerintah daerah segera melakukan pemenuhan fasilitas ruang, bahan dan APD bagi semua RS (tidak hanya RS rujukan). Begitu kuga di semua Puskesmas sesuai tingkatan kebutuhan pelayanan Covid-19.

“Penegasan pembatasan aktivitas ke luar rumah dan pembatasan mobilitas masyarakat khususnya pendatang dari jalur udara, laut & darat ke Sumatera Barat ini yang harus ditegaskan. Tujuannya untuk menghindari resiko paparan infeksi Covid-19.Dua prioritas ini dulu pendapat saya yang harus direalisasikan pemerintah untuk kondisi sekarang,” pungkasnya. (*/eds)




 

Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama