Cari Dana Pusat, Bupati Tanah Datar Gerilya di Jakarta

 Bupati aktif temui kementerian demi pembangunan daerah. (humas)

BATUSANGKAR-Bupati Eka Putra gerilya di Jakarta mencari dana pusat yang bisa dibawa ke Tanah Datar. Dana pusat dibutuhkan demi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak tinggal diam untuk mengupayakan percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung  hampir satu setengah tahun diakui mempengaruhi seluruh sektor ekonomi termasuk kondisi keuangan daerah.

“Pemerintah daerah harus kreatif, rajin dan gigih mencari program dan kegiatan dari pusat di kementerian-kementerian teknis untuk dibawa ke Tanah Datar menunjang dan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” kata Eka Putra usai audiensi dengan Dirjen Perumahan KemenPUPR  Khalawi di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Kondisi APBD Tanah Datar yang terbatas ucap bupati, ditambah lagi refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 semakin mengurangi porsi anggaran pembangunan daerah. “Kondisi saat ini tidak hanya terjadi di Tanah Datar tetapi sudah menjadi permasalahan nasional bahkan secara global. Ini membuat kami Bupati Tanah Datar dan Richi Aprian Wakil Bupati Tanah Datar tidak patah semangat, malah menjadi tantangan bagi kami berdua untuk bisa membawa Tanah Datar bisa lebih baik di tengah kondisi yang sulit ini,” kata bupati yang dikutip dari laman pemerintah kabupaten.

Dia menyebutkan, setelah sehari sebelumnya audiensi dengan Sekretris Jenderal Kemen-PUPR Muhammad Zainal Fatah untuk usulan pembangunan bidang ke-PU-an, secara lebih khusus dirinya melanjutkan pertemuan dengan Dirjen Perumahan Keme-PUPR Khalawi.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Eka  Putra menyampaikan jumlah rumah layak huni di Tanah Datar yang masih cukup banyak. “Saat ini lebih kurang 12.439 rumah tidak layak huni yang perlu dibantu, dengan berbagai sumber anggaran baik dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, Baznas, CSR, bantuan masyarakat maupun perantau. Untuk percepatannya, melalui kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan usulan alokasi anggaran rehab rumah tidak layak huni dari APBN,” ungkap bupati yang turut didampingi Plh Sekda Edi Susanto dan Kadis PUPR Nofi Hendri. (*)