Kejar Target PAD, Ini Jurus Pemkab Tanah Datar


 Rapat paripurna DPRD Tanah Datar


BATUSANGKAR-Bupati  Eka Putra sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-Fraksi  DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tanah Datar 2022.


Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra dihadiri 25 anggota, Forkopimda, staf ahli bupati, asisten, pimpinan perangkat daerah dan kabag, Rabu (17/11) di ruang sidang utama dewan.

Jawaban atas pernyataan, pertanyaan dan saran disampaikan bupati secara terperinci yang terdiri dari 32 halaman sesuai urutan penyampaian pada sidang sebelumnya melalui juru bicara fraksi yaitu  Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Perjuangan oleh Golkar Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.

Dikutip dari prokopim, bupati menjelaskan, salah satu pertanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada 2022, dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui objek-objek retribusi, pajak  dan pendapatan lainnya.

Sehubungan dengan program unggulan, pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD, bupati jelaskan, target pencapaian RPJMD dan program unggulan pada 2022 ditargetkan 25 persen dengan prioritas di bidang tenaga kerja, koperasi UKM,Pariwisata, pertanian, informasi telekomunikasi, kesejahteraan rakyat administrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, urai bupati, pada rancangan APBD 2022 sudah mengalokasikan program unggulan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain bantuan pembajakan sawah melalui brigade alsintan, asuransi ternak dan usaha tani padi, pelatihan UMKM dan bantuan modal UMKM. 

Dikatakan bupati, sehubungan dengan penyelesaian batas daerah antara Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang, Kabupaten Solok, pada saat ini tim penegasan tapal batas pada saat ini menunggu jadwal dari tim penegasan batas dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk verifikasi dan validasi data sesuai faktual masyarakat di lapangan.

Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan pernyataan, pertanyaan dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD bertujuan untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2022, selanjutnya pembahasan ditargetkan rampung pada akhir November 2021, selanjutnya DPRD bersama TAPD akan melakukan pembahasan pada 18-24 November mendatang dilanjutkan dengan rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD. (*)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama