 |
| Jalan tanah yang tak pernah diurus pemerintah |
PADANG PARIAMAN-Masyarakat Korong Lapau Ngarai, Nagari Ambung Kapua VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman merasa negeri ini tidak punya pemerintahan. Sebab, ada jalan yang dibuka masyarakat sejak 30 tahun lalu, sampai sekarang tak pernah diurus.
Belum ada program peningkatan jalan. Jalan tanah itu menjadi kubangan ketika musim hujan.
Wali Nagari Ambung Kapua VII Koto Sungai Sariak, Kardimon saat diminta komentarnya Senin (12/12/22) mengatakan, jalan itu sudah menjadi jalan kabupaten dan sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Padang Pariaman sejak 10 tahun silam.
"Saya sebagai wali nagari, sudah habis empat tahun anggaran selalu usulan pertama jalan ini dalam musrenbang Kabupaten untuk ditingkatkan dari jalan tanah menjadi aspal," tutur Kardimon.
Kardimon tidak habis pikir kenapa usulan ini tidak pernah diterima. "Sementara saya yang selalu disalahkan masyarakat. Jangan peningkatan jalan, anggaran untuk menambah tanah saja tak pernah dapat di APBD," katanya.
Telah berulang kali dia mengusulkan agar jalan itu ditambal tanah atau kerikil, namun tak pernah disetujui. Dia hanya bisa pasrah menerima ocehan masyarakat.
Salah seorang generasi muda Nagari Ambung Kapua, Ajis menambahkan, badan jalan ini dibuka ninik mamak, pemuda, urang sumando, bundo kandung secara gotong royong sudah lebih dari 30 tahun.
"Jalan dibuat ketika ambo masih kenek, kini alah masuak umua 50 tahun, namun badan jalan ruas Ambacang Gadang-Lapau Ngarai masih merupakan jalan tanah dan belum peningkatan atau pengerasan," kata dia.
Sementara nagari tetangga yang baru saja dibuka badan jalannya sudah dapat peningkatan pengerasan dari jalan tanah menjadi jalan kerikil. "Kadang kala kita berpikiran lain kepada pemerintah. Apa salah masyarakat nagari kami kepada pemimpinnya, kok tidak ada perhatian sedikitpun," kata dia.
Ditambahkan, masyarakat sudah patuh pada pemerintah. Ketika disuruh bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun, selalu dibayar masyarakat," katanya.
"Iyo sabana sedih awak rasonyo melihat badan jalan kampuang awak balumpur," kata pengusaha mobil rental di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ini.
Kepala Dinas PUPR Padang Pariaman saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAaap belum memberikan jawaban sama sekali. Begitu juga dengan Ketua DPRD Padang Pariaman, Arwinsyah serta Bupati Suhatri Bur.
Tokoh masyarakat Ambung Kapua VII Koto, Muhammad Sinin mengatakan, masyarakat agar hati-hati dalam memilih bupati dan wakil bupati pada 2024 nanti. Begitu pula dalam memilih anggota DPRD.
Kepada Bupati Suhatri Bur, dia minta jalan itu ditingkatkan. "Jangan sampai masyarakat marah," katanya. (TKA)