 |
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpaw dan Bupati Kaimana, Freddy Thie dialog dengan masyarakat. |
KAIMANA-Pemerintah Kabupaten Kaimana malaui Bupati Freddy Thie bersama dengan Tim Satgas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Papua Barat rapat terkait percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di kabupaten tersebut, Minggu (11/6/2023).
Hadir dalam rapat tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, Wabup Hasbullah Furuada, Sekretaris Daerah Donald R. Wakum, DPRD, jajaran TNI-polri dan forkopimda.
Rapat kali ini merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan kunker gubernur sejak April lalu. Pada pertemuan ini, Bupati Kaimana mempertegas komitmen pemda terkait masalah stunting dan kemiskinan ekstrim akan menjadi perhatian serius untuk mewujdukan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
Bupati Kaimana menekankan upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan disingkronisasi antar pemangku kepentingan melalui kerja-kerja kolaborasi.
“Untuk memperoleh data yang tepat perlu didukung sumber daya manusia yang terorganisir secara baik dimulai dari tingkat kampung sampai kabupaten hingga provinsi dan pusat,” ucap Bupati Kaimana.
Bupati menyampaikan data jumlah anak stunting di Kaimana berdasarkan data elekronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) Kaimana. Berdasarkan data EPPGBM, data balita sasaran (balita stunting) sesuai PKM dan distrik sebanyak 271 anak.
Bupati menyampaikan kepada tim satgas terkait kondisi kemiskinan di Kaimana. Berdasarkan data 2022, Kaimana berada di angka 10,11 persen atau 15,29 persen dari total penduduk 63.633 jiwa, dari 10.011 jumlah keluarga miskin dan 767 kepala rumah tangga di kategorikan sebagai kemiskinan ekstrim.
Berdasarkan kondisi stunting dan kemiskinan ekstrim tersebut, Bupati Kaimana menegaskan untuk menuntaskan kedua masalah tersebut membutuhkan pikiran dan tenaga ekstra dan didukung berbagai stekholder.
“Diperlukan kebijakan pemerintah yang pro anak stunting dan pro masyarakat miskin. Dan semua itu perlu ditangani secara bersama baik pemkab, pemprov, dan pemerintah pusat,” kata Kaibus, sapaan akrabnya.
Ia juga tak luput mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar dalam rancangan kerja 2024 harus didukung dengan program dan kegiatan yang dapat mengatasi beberapa karakteristik kemiskinan maupun stunting di Kaimana. Misalnya berkaitan dengan sarana air bersih, perbaikan ekonomi produktif masyarakat miskin, gizi dan sebagainya. (farid)