 |
| Juru Bicara Fraksi Golkar, M. Fajar Rillah Vesky. |
LIMAPULUH KOTA-Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota angkat suara soal pemangkasan anggaran komunikasi publik.
Dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (9/5/2025), Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah tidak mengurangi anggaran yang menyangkut keberlangsungan hidup ratusan wartawan dan perusahaan media lokal.
"Di tengah pahit getirnya situasi ekonomi dan efisiensi anggaran, kami mengajak semua pihak agar tetap mencurahkan perhatian pada pilar keempat demokrasi—yakni insan pers dan perusahaan pers daerah," tegas Juru Bicara Fraksi Golkar, M. Fajar Rillah Vesky.
Menurut Fajar, kondisi media saat ini berada di titik kritis. PHK massal melanda banyak perusahaan pers nasional, dan di tingkat daerah, pemangkasan anggaran komunikasi publik makin memperparah situasi.
"Kita terlalu naif jika menganggap pemangkasan ini tak berdampak. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nasib manusia dan masa depan pers daerah," ucapnya penuh penekanan.
Fraksi Golkar menyarankan agar anggaran komunikasi publik minimal dipertahankan setara tahun sebelumnya. "Kalau tidak bisa ditambah, setidaknya jangan dikurangi. Karena media lokal telah berkontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga demokrasi di daerah ini," kata dia.
Selain menyoroti isu pers, Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan terhadap program-program strategis daerah, termasuk TMMD, P3K, guru mengaji, petugas Damkar, dan instansi vertikal lainnya.
"Sudah saatnya kita memberi ruang juga bagi media massa, agar aparatur daerah nyaman bekerja dan masyarakat tetap terlayani dengan informasi yang sehat dan bertanggung jawab," pungkas Fajar.(jnd)