![]() |
Komisi 1 DPRD Padang beserta rombongan tinjau lokasi pembangunan RKB SMA 17 Padang, Senin (15/9/2025). |
PADANG-Sepertinya pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA 17 Padang yang berada di Palarik, Aia Pacah akan menemui kendala.
Pasalnya, pembangunan RKB baru tersebut diduga menyerobot jalan yang telah menjadi fasilitas umum (fasum) warga.
Hal ini membuat Komisi 1 DPRD Padang beserta rombongan turun meninjau lokasi, Senin (15/9/2025)
Ketua Komisi 1 DPRD, Usmardi Thareb meminta kepada Pemprov Sumbar untuk menghentikan dahulu pembanguan RKB yang diduga menyerobot fasum milik Pemerintah Kota Padang.
"Kami meminta, Dinas Pendidikan Sumbar menghentikan pembangunan RKB sampai ada kejelasan lahan milik siapa," ucapnya.
Untuk mencari titik terang, Usmardi Thareb meminta PUPR sebagai pihak dari Pemko Padang untuk menjelaskan ke pemprov melalui Dinas Pendidikan Sumbar tentang status lahan yang diduga fasum pemko itu.
"Kita tidak ingin warga dirugikan, tetapi kita juga ingin sekolah dibangun di sini. Agar tidak ada pihak yang dirugikan, saya meminta PUPR menjelaskan kepemilikan lahan. Kita menunggu itu," tambahnya.
Bagian Aset Pemprov Sumbar Zainar menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui lahan yang akan dijadikan RKB tersebut merupakan fasum dari Pemko Padang.
"Kami tidak mengetahui lahan tersebut merupakan fasum. Yang jelas, kami bekerja sesuai dengan sertifikat lahan," jelasnya.
Tokoh masyarakat setempat yang juga mantan Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menyayangkan tidak ada koordinasi Pemprov Sumbar dengan Pemko Padang mengenai fasum.
"Kita berharap, warga tidak ada yang dirugikan. Dengan diserobotnya lahan yang merupakan fasum oleh pemprov, menandakan tidak ada koordinasi kedua belah pihak," tegasnya.
Syafrial Kani meminta Pemprov Sumbar dan Pemko Padang duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa ini.
"Warga tidak ingin rugi. Warga sudah lama mengidam-idamkan jalan ini. Tiba-tiba dibuat fondasi untuk dibangun RKB. Tentu ini tidak adil. Sebaiknya mereka (pemprov dan pemko) saling koordinasi," pintanya.
Setelah semua pihak membubarkan diri, tampak warga menimbun kembali fondasi yang telah dibuat pekerja.
"Kami ingin menutup kembali lubang fondasi ini, karena akan membahayakan warga. Warga akan terjerembab masuk lubang ini ketika melalui jalan ini," ucap salah seorang warga. (*)
