 |
| Wali Kota Fadly Amran sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat peripurna DPRD Padang. |
PADANG-Fraksi-fraksi di DPRD Padang sorot turunnnya pendapatan daerah dalam RAPDB 2026. Pendapatan daerah turun karena dana transfer dari pemerintah pusat berkurang sebagai imbas efisiensi anggaran.
Fraksi menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna. Lalu, Wali Kota Fadly Amran memberikan jawaban atas pemandangan umum itu dalam rapat paripurna DPRD Padang, Rabu (12/11/2025).
Rapat paripurna DPRD Padang dengan agenda jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 diadakan di gedung dewan, komplek pemerintahan Aie Pacah, Padang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar.
Rapat paripurna itu dihadiri Wali Kota Fadly Amran, kepala OPD, camat, direktur BUMD, pimpinan RSUD Rasyidin, Forkopimda, serta undangan lainnya.
Fadly Amran menjelaskan kebijakan umum pendapatan daerah 2026 disusun secara rasional dan berbasis data, dengan mempertimbangkan alokasi dana transfer dari pusat dan provinsi, serta realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
“Kita menetapkan target penerimaan daerah secara terukur dan realistis, sesuai potensi ekonomi yang ada,” ujar Fadly.
Meski pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp345,8 miliar dibandingkan kesepakatan awal KUA-PPAS, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis, seperti digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta penguatan pengawasan melalui satgas pendapatan daerah.
 |
| Wali Kota Padang bersama pimpinan DPRD |
Rencana penurunan target PAD dari Rp1,126 triliun menjadi Rp1,005 triliun saat ini masih dalam pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD bersama OPD penghasil PAD.
Untuk meningkatkan pendapatan, Pemko Padang juga akan, mempercepat serah terima aset Pasar Raya Fase VII dari Kementerian PUPR, memperketat pengawasan pemotongan hewan di luar RPH, menata sistem retribusi sampah dan memperbaiki manajemen layanan dan melibatkan ASN kelurahan untuk mengawasi retribusi PBG.
Selain itu meninjau ulang kontrak parkir, menambah titik lokasi baru, dan mengoptimalkan tenaga pengawas lapangan.
Fadly juga menegaskan komitmen Pemko dalam memanfaatkan aset daerah secara maksimal untuk meningkatkan PAD dan terus bersinergi dengan Pemprov Sumbar dalam sosialisasi pajak kendaraan.
Menghadapi penurunan pendapatan transfer Rp345,8 miliar, Pemko Padang memprioritaskan belanja yang bersifat mengikat dan wajib, seperti belanja pegawai dan layanan dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Selain itu, dukungan terhadap program strategis nasional juga menjadi perhatian utama, salah satunya pengadaan tanah untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp17 miliar, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.
Efisiensi dilakukan melalui penghematan pada belanja listrik, air, telepon, serta tenaga keamanan dan kebersihan.
Fadly menegaskan bahwa Pemko tetap mendukung kebijakan pusat terkait penyelesaian status pegawai non-ASN menjadi PPPK, dengan mengalokasikan anggaran Rp428,5 miliar untuk gaji dan tunjangan tahun 2026.
Sementara itu, program BPJS Kesehatan gratis yang mulai berjalan pada perubahan APBD 2025 (untuk 43,6 ribu jiwa), akan diperluas pada 2026 menjadi 86,3 ribu jiwa dengan anggaran Rp39,1 miliar.
Menjawab pandangan fraksi terkait pembiayaan, Wako Padang menyampaikan bahwa proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 disesuaikan dari Rp81,4 miliar menjadi Rp65,9 miliar, karena adanya pembatalan pinjaman daerah tahun 2025.
Sedangkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp81,4 miliar akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti revitalisasi Pasar Raya dan kawasan Pantai Padang, dengan pembayaran bertahap mulai 2027 hingga 2029.
Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga transparansi, efisiensi, dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berupaya agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tegasnya. (adv)