Bagaikan Dua Sisi Mata Uang, Menilik Gaya Komunikasi Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa

 Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok. Lpkpkntb)

Dalam lima tahun terakhir, situasi ekonomi Indonesia memperlihatkan indikasi yang cukup pelik. Kondisi sulit ini disebabkan karena berbagai faktor yang membuat sistem keuangan global semakin sulit. Karena keadaan inilah, setiap negara harus memperkuat sistem stabilitas keuangannya, termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk bertahan di tengah perubahan adalah dengan mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dengan reshuffle tersebut, ada kesempatan untuk melihat dua gaya kepemimpinan yang berbeda dalam menangani tantangan fiskal dan harapan masyarakat. Dengan demikian, sangat penting untuk melihat bagaimana keduanya memimpin Kementerian Keuangan dengan berfokus pada gaya komunikasi publiknya. Hal ini krusial sebab termasuk bagian dari strategi politik dan media untuk membangun citra seorang pemimpin. Gaya bicara dalam politik sering kali lebih diperhatikan daripada isi pesan yang disampaikan. Hal ini dapat diamati ketika pejabat menyampaikan informasi, publik cenderung memperhatikan nada suara, gestur tubuh ataupun ekspresi wajah pejabat ketimbang data dari informasi itu sendiri. 

Jika dilihat dari wataknya, Sri Mulyani merupakan sosok pemimpin yang bersifat konservatif dan hati-hati dalam menjalankan kebijakannya. Beliau adalah seorang pemimpin wanita yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional (Sulaeman et al., 2024). Pada masa kepemimpinannya, ia menyelenggarakan beberapa kebijakan terkait manajemen perekonomian dan keuangan negara.

Salah satu kebijakan yang dijalankan yaitu Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kebijakan tax amnesty yang dijalankan Sri Mulyani berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penerimaan pajak mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 triliun. Dari total deklarasi harta tersebut, Indonesia menjadi yang tertinggi dibanding beberapa negara lain yang juga menerapkan kebijakan serupa (Tempo). Hal ini menunjukkan kebijakan yang diterapkan oleh Sri Mulyani berhasil membawa perubahan yang positif.

Berbeda dengan Sri Mulyani, Purbaya atau yang biasa dipanggil dengan Pak Pur ini lebih dikenal sebagai pribadi yang apa adanya, berbicara dengan ceplas-ceplos, dan terus terang. Lewat wataknya yang begini, ia malah mendapatkan atensi yang positif dari masyarakat Indonesia, di samping beberapa kebijakannya yang memang lebih longgar dan pro rakyat. Tabiat Purbaya yang mengutamakan empati kepada masyarakat dan keterbukaan sebenarnya sudah tercermin ketika ia menjabat sebagai ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Semasa menjabat sebagai ketua LPS, dia berkonsentrasi pada meningkatkan kerja sama antar lembaga keuangan, meningkatkan transparansi tata kelola, dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Ciri-ciri ini menunjukkan penerapan servant leadership, yaitu jenis kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada hajat institusional. Pendekatannya yang lebih mementingkan masyarakat juga terbawa ketika ia dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru melalui kebijakan-kebijakannya. Salah satu contoh kebijakannya yaitu menetapkan Monotorium Cukai Hasil Tembakau (CHT) sehingga tidak membunuh industri rokok di Indonesia dan menimbulkan dampak sosial seperti PHK (Kompas).

Dari introduksi kedua tokoh publik di atas, dapat dikonklusikan bahwa keduanya memiliki pendekatan gaya kepemimpinan yang berbeda. Jika Sri Mulyani menggambarkan seorang pemimpin transformasional yang membawa perubahan pada institusinya, pendekatan Purbaya lebih kepada memprioritaskan kepentingan masyarakat dibandingkan institusi negara yang lain. Gaya kepemimpinan yang dipakai Sri Mulyani lebih cocok ketika kondisi negara tengah stabil dan tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi, sedangkan di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian global seperti sekarang, perlu sosok seperti Purbaya yang terbuka terhadap realita dan mengerti mana yang harus diutamakan.

Gaya kepemimpinan transformasional Sri Mulyani ini juga ikut mempengaruhi cara beliau dalam berkomunikasi kepada publik. Menurut Andreas Pareira, ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sri Mulyani lebih terlihat teknokratis dalam bidang fiskal dan biasanya memiliki aturan fiskal yang ketat. Sehingga dalam menyampaikan komunikasi publik sering kali menggunakan bahasa akademis yang jelas dan terukur. Maka tak heran apabila pesan yang beliau sampaikan lebih mudah diterima oleh kalangan profesional atau pelaku pasar ketimbang masyarakat secara umum.

Di lain sisi, kepemimpinan Purbaya langsung diwarnai oleh statement dan kebijakannya yang dinilai blak-blakan sehingga mendapat julukan menteri "cowboy style". Gaya komunikasi Purbaya yang apa adanya dan kadang-kadang agresif inilah yang ditakutkan oleh beberapa pakar ekonomi, termasuk Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi. Dilansir dari kompas.com, beliau menilai gaya komunikasi publik tersebut bisa membahayakan solidaritas pemerintahan itu sendiri. Namun, nampaknya rakyat memiliki respons yang berbeda mengenai gaya komunikasi Purbaya ini. Purbaya dinilai menarik atensi publik karena gaya bicaranya yang blak blakan dan koboi. Ketika masyarakat sudah jenuh dengan banyaknya kasus penyelewengan kewenangan, hadirnya Purbaya sedikit menenangkan masyarakat yang sudah bosan dengan komitmen pemerintah tentang keadaan ekonomi saat ini (Silalahi & Go, 2025). 

Dengan demikian, gaya komunikasi publik di antara keduanya dapat dikatakan sangat kontras. Purbaya yang lugas dan agresif dapat menarik perhatian masyarakat yang memimpikan transformasi. Di sisi lain, strategi Sri Mulyani cenderung hati-hati dan sesuai regulasi disiplin anggaran sehingga dapat menenangkan pasar dan memberi kesan stabilitas jangka panjang. 

Meskipun berbeda, keduanya memiliki caranya masing-masing dalam penyampaian informasi kepada publik. Perbandingan ini menunjukkan tiap pendekatan yang digunakan efektif dalam strategi kebijakan Sri Mulyani maupun Purbaya. Hal yang perlu digaris bawahi ialah publik luas dapat menerima informasi yang diberikan dari kedua pemimpin tersebut dengan mudah. Sehingga, tujuan dari artikel ini bukanlah untuk mencari mana yang paling efektif atau unggul, melainkan untuk memahami bahwa Indonesia akan sanggup bertahan melintasi berbagai krisis jika kombinasi antara ketegasan berstandar global yang ditunjukkan oleh Sri Mulyani dan ketenangan taktis yang ditunjukkan oleh Purbaya mampu terwujud. (Muhammad Asyraf As-Syafa'at dan Muhammad Fikri Aushaf Wafa, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia)