 |
| Ketua DPRD Padang, Muharlion |
PADANG-Pembangunan hunian sementara kini merupakan kebutuhan utama bagi korban bencana. Ketika ada warga yang bangun huntara secara swadaya, maka itu perlu diberikan apresiasi yang tinggi.
Ketua DPRD Muharlion menilai langkah Kaum Suku Tanjung Talang Pauh V, Kota Padang sebagai bentuk solusi cepat dan konkret dalam menjawab persoalan krisis lahan bagi warga terdampak banjir bandang di kecamatan tersebut.
Pendekatan yang mengedepankan adat dan kekeluargaan tersebut dinilai mampu menembus kebuntuan yang selama ini kerap dihadapi pemerintah dalam proses relokasi korban bencana.
Muharlion menyampaikan hal itu saat meninjau langsung kawasan hunian sementara mandiri yang kini ditempati belasan keluarga korban bencana di wilayah Batu Busuk, Kelurahan Kapalo Koto.
Ia menegaskan, inisiatif berbasis adat tersebut mencerminkan kekuatan sosial masyarakat Minangkabau yang tetap solid dalam kondisi darurat.
Menurut Muharlion, peran aktif ninik mamak dan tokoh adat Suku Tanjung menjadi faktor penentu terwujudnya hunian sementara bagi anak kemenakan yang kehilangan rumah.
Tanpa menunggu proses panjang, kaum adat mampu mengambil keputusan strategis demi keselamatan dan masa depan warganya.
“Ketika adat dan kepedulian sosial berjalan seiring, solusi bisa hadir lebih cepat. Ini adalah contoh nyata bagaimana masyarakat bergerak mandiri membantu sesamanya di tengah keterbatasan,” ujar Muharlion, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, hunian sementara tersebut lahir dari sinergi antara inisiatif warga, dukungan donatur, serta legitimasi adat yang kuat. Yang lebih penting, kata Muharlion, kaum Suku Tanjung juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang.
Muharlion mengungkapkan, lahan yang disediakan kaum adat itu siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang.
Dengan mekanisme hibah, pemerintah nantinya memiliki dasar hukum yang jelas untuk membangun rumah permanen bagi warga terdampak, sehingga mereka memperoleh tempat tinggal yang layak dan berkepastian hukum.
Muharlion menilai pola pendekatan melalui struktur adat menjadi terobosan penting di tengah keterbatasan lahan relokasi.
Apalagi, jumlah warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Pauh masih cukup besar dan membutuhkan penanganan cepat.
“Langkah Suku Tanjung ini bukan hanya membantu 11 kepala keluarga, tetapi juga membuka jalan bagi solusi yang lebih luas. Pendekatan seperti ini perlu diperkuat dan direplikasi agar pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Muharlion memastikan DPRD akan memberikan dukungan kebijakan dan pengawasan agar inisiatif-inisiatif berbasis masyarakat dan adat dapat terintegrasi dengan program pemerintah daerah, demi percepatan pemulihan dan perlindungan hak warga pascabencana. (*)