 |
| Ketua DPRD Padang berdialog dengan warga yang terdampak banjir. |
PADANG-Kota Padang merupakan daerah yang rawan bencana. Ada potensi gempa, tsunami, banjir badang dan lain sebagainya. Bencana itu tak bisa dipastikan kapan datangnya, namun kesiapsigaan diperlukan.
Akhir-akhir ini, Padang dilanda bencana banjir bandang dan potensi hujan berkepanjangan. Pimpinan DPRD Padang mengingatkan perlunya akurasi data dan ketersediaan kebutuhan bagi warga terdampok.
Ketua DPRD Padang, Muharlion berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang terkait masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor.
"Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, 9-15 Desember 2025. Kita ingin lihat apa yang dilakukan, sehingga jelas, kongkrit dan terukur di masa perpanjangan ini," kata Muharlion, Selasa (9/12/2025).
Dikatakannya, persoalan mendasar mesti diselesaikan, seperti rumah yang terkena lumpur, jalan hunian sementara.
 |
| Ketua DPRD Padang, Muharlion kunjungi warga terdampak banjir bandang. |
"Itu semua seperti apa? Baru nanti kedepannya seperti apa? Seperti air bersih menjadi persoalan kita hari ini, menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan clear. Termasuk persolan ekonomi mereka, seperti apa? Hunian permanen mereka seperti apa?" ujarnya.
Dikatakan Muharlion kuncinya adalah data. "Data rumah, data keluarga, data itu harus clear. Jadi ketika orang datang mengasih bantuan, termasuk dari propinsi, kita sudah punya data untuk itu," katanya.
Soal bangunan, kata Muharlion, tidak bisa cepat, yang bisa dilakukan sekarang hunian sementara. Apatah lagi, bangunan itu melalui proses yang panjang.
"Yang jelas, kalau rumah mereka kena lumpur, saya bantu mereka. Yang jelas kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko mebersihkan rumah mereka," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye meminta Pemerintah Kota Padang untuk membangun rumah permanen bagi warga yang rumahnya terdampak banjir dan longsor.
"Jangan hanya hunian sementara (Huntara), tetapi membagun rumah permanen bagi mereka," kata dia, Minggu (14/12/2025).
Dikatakannya, Presiden Prabowo telah berjanji membangun kembali rumah warga terdampak banjir.
"Ada rumah asal mereka yang berada di bibir sungai, ada yang sudah di tengah sungai. Tentu mereka tak mungkin tinggal di sana, harus direlokasi ke tempat yang aman. Apalagi potensi bencana masih mengancam," kata dia.
Menurut dia, ada dua langkah yang bisa dilakukan Pemko Padang. Pertama, normalisasi sungai dan membangun kanal.
Kedua, mensiasati aturan agar mereka bersedia tanah asal mereka dijadikan fasilitas umum dan mereka ditempatkan di tempat aman.
Selain itu Aye mengingatkan Pemko Padang soal bantuan. Pemko harus berpikir jangka panjang soal bantuan. Jangan sampai bantuan habis, sedangkan warga masih butuh.
"Sekarang bantuan bertumpuk-tumpuk di posko. Ada pula donatur yang membagikan langsung. Tapi saya ingatkan, bantuan harus sampai ke warga, jangan ditumpuk-tumpuk, tetapi Pemko berfikir juga soal waktu tanggap darurat dan pasca tanggap darurat," ujarnya. (*)