 |
| Ketua DPRD Padang ikut bersih-bersih di daerah yang terdampak bencana |
PADANG-Sejumlah wilayah di Padang terdampak akibat bencana. Daerah yang cukup parah dilanda banjir yang terjadi November lalu, antara lain, Nanggalo, Pauh, Kuranji dan Koto Tangah.
Menghadapi situasi yang sulit itu, pimpinan dan anggota DPRD Padang hadir di tengah warga yang terdampak bencana. Mereka datang untuk mengantar bantuan serta berdialog tentang solusi jangka panjang yang perlu dilakukan.
uharlion menyerahkan bantuan darurat kepada warga yang terdampak parah oleh banjir bandang di Komplek Banda Gadang Permai, Kelurahan Tabing Banda Gadang, beberapa waktu lalu.
Bantuan ini merupakan bagian dari program "Indonesia Emergency Response 2025" yang diselenggarakan oleh yayasan Giving Hands.
Penyerahan bantuan ini dipusatkan di kawasan RT 07, RW 01, Kelurahan Tabing Banda Gadang, sebuah area yang mengalami dampak langsung dan terparah akibat luapan air bah.
Di lokasi itu terlihat jelas kondisi lingkungan perumahan yang masih diselimuti lumpur tebal, menunjukkan skala bencana yang luar biasa.
Bantuan kemanusiaan ini disalurkan melalui yayasan Giving Hands sebagai bentuk kepedulian cepat tanggap terhadap musibah yang melanda.
Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang kehilangan atau kerusakan tempat tidur dan perabotan akibat terendam lumpur.
Muharlion menyoroti betapa sulitnya proses pembersihan yang tengah dilakukan warga.
Dia menyebutkan, tumpukan lumpur yang tersisa "luar biasa" banyaknya. Meskipun alat-alat berat dan kegiatan gotong royong (goro) sedang diupayakan, alat bantu seperti gerobak menjadi krusial untuk mengangkut material lumpur.
Muharlion memberikan dukungan moril kepada seluruh warga terdampak. Dia mengingatkan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, namun setiap kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan.
Langkah ke depan
Ketua DPRD, Muharlion menyebut, pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehap rekon) guna mempercepat pemulihan bencana di Padang.
Dikatakan Muharlion, dalam fase pemulihan jangka menengah dan panjang sangat membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, dalam menangani kerusakan infrastruktur strategis.
“Kerusakan jalan, jembatan serta terganggunya fungsi sungai akibat bencana memerlukan penanganan lintas kewenangan. Dukungan Kementerian PU menjadi sangat krusial agar proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Muharlion, Senin (22/12/2025).
“Normalisasi sungai merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi pengendalian air dan meminimalkan risiko bencana susulan. Penanganan ini membutuhkan kapasitas teknis dan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat,” tegasnya. (*)