 |
| Ilustrasi |
TEMBILAHAN-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan-Media Online Indonesia (PW-MOI) Indragiri Hilir (Inhil), Fitra Andriyan mengkritisi lambannya pengesahan APBD) 2026 kabupaten tersebut.
Ia meminta pihak eksekutif dan legislatif segera mengambil jalan tengah agar pengesahan APBD segera dilakukan, sebab kata dia, jika hal ini terus menjadi perdebatan antara dua lembaga tersebut, maka masyarakat lah yang pertama kali merasakan dampaknya.
“Jika pembahasan APBD ini tak kunjung menemui jalan tengah saya khawatir masyarakatlah yang pertama kali menjadi korbannya," katanya, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan semestinya di tengah kebutuhan mendesak masyarakat jelang memasuki bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri sebentar lagi akan dihadapi, pemerintah semestinya dapat menyikapi dengan bijak, sebab jika pengesahan APBD tidak segera dilakukan, perputaran ekonomi akan mengalami perlambatan.
"Bisa dipastikan jika pembahasan APBD tak kunjung disahkan, maka perputaran ekonomi Inhil akan mengalami perlambatan yang signifikan, akibatnya semua sektor akan dirugikan," sambungnya.
Fitra juga turut menyesalkan adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat, persoalan keterlambatan pengesahan APBD akibat adanya tarik menarik kepentingan di internal tubuh pemerintahan itu sendiri sehingga APBD tak kunjung disahkan.
“Kita meminta semua pihak melepaskan ego sektoral, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Pemerintah daerah bersama DPRD harus segera mengambil sikap untuk, mempercepat pengesahan APBD demi masyarakat,” kritiknya.
Fitra mengungkapkan, keterlambatan pengesahan APBD tidak hanya akan menghambat perputaran ekonomi, namun turut berdampak pada pembangunan infrastruktur, serta menurunkan kepercayaan investor di tengah usaha pemerintah saat ini untuk membangun kembali segala ketertinggalan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Kita minta agar DPRD dan Eksekutif menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sektoral. Jangan sampai persoalan birokrasi mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/R)