 |
| Foto bersama |
SAWAHLUNTO-Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah menegaskan sikap Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyikapi rencana pengembangan aktivitas pertambangan batubara oleh PT Bukit Asam (PTBA), saat rapat konsultasi publik yang digelar di Hotel Saka Ombilin, Rabu (28/1/2026).
Dalam forum tersebut, Wawako Jeffry menekankan bahwa Pemko Sawahlunto memposisikan diri sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan publik, dengan tetap menempatkan keselamatan serta kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Pemerintah daerah berkepentingan memastikan bahwa setiap rencana pengembangan tambang tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Jeffry.
Potensi Ekonomi Harus Sejalan dengan Perlindungan Warga
Wawako Jeffry mengakui bahwa pengembangan pertambangan batubara pada prinsipnya memiliki potensi memberikan manfaat positif bagi daerah. Di antaranya adalah pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa manfaat tersebut tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
“Manfaat ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Aspek keselamatan, lingkungan, dan kenyamanan hidup warga tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Perlu Kajian Komprehensif dan Transparan
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sawahlunto memandang perlu dilakukan peninjauan dan kajian yang komprehensif sebelum rencana pengembangan pertambangan dilaksanakan lebih lanjut. Kajian tersebut mencakup aspek lingkungan, sosial, serta keselamatan masyarakat, sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Menurut Wawako Jeffry, pendekatan yang matang dan berbasis kajian menjadi kunci agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Libatkan Banyak Pihak
Rapat konsultasi publik tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen PT Bukit Asam, tenaga konsultan, unsur Forkopimda, perwakilan perangkat daerah, serta para kepala desa dari wilayah yang berpotensi terdampak. Kehadiran berbagai unsur ini menjadi wujud komitmen keterbukaan dan pelibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kota Sawahlunto berharap forum konsultasi ini dapat menjadi ruang dialog konstruktif, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. (IZ)