 |
| Pansus dan OPD Pemko Padang bahas LKPJ Wali Kota |
PADANG-Wali Kota Padang serahkan LKPJ ke DPRD, Senin (9/3/2026) yang ditandai dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan anggaran 2025.
LKPJ tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Maigus Nasir atas nama Wali Kota Fadly Amran.
LKPJ disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna yang diadakan di ruang sidang Utama, gedung dewan, komplek perkantoran Aie Pacah, Padang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri serta Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar.
Dalam LKPJ itu tercermin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang dari 84,38 pada 2024 menjadi 84,93 pada 2025.
Capaian ini menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, berada di atas rata-rata provinsi sebesar 77,27 serta di atas rata-rata target nasional sebesar 75,90.
Di bidang kesehatan, sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Kota Padang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2 persen pada 2023 menjadi 20,6 persen pada 2024.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Padang pada 2025 tercatat 3,69 persen. Peningkatan ini didorong melalui berbagai upaya, antara lain penguatan terhadap 48.274 pelaku usaha mikro dan 13.468 industri kecil dan menengah, peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, pengurangan pengangguran, penguatan koperasi, pemberian subsidi margin, penguatan sektor perikanan, pangan, pariwisata, pertanian, fasilitasi kemudahan berinvestasi, pengembangan kampung tematik, serta pengembangan kawasan timur kota.
Pada 2025, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang tercatat sebesar 0,52 dan berada pada kategori sedang. Semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana.
Dalam LKPJ itu disebutkan, target pendapatan daerah 2025 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Rp2.875.054.471.583,59 dengan realisasiRp2.850.542.198.443,07 atau 99,15 persen.
Belanja daerah ditargetkan Rp3.037.706.279.299,30 dengan realisasi Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78 persen yang terdiri dari belanja operasi Rp2.551.891.477.231,01 dengan realisasi Rp2.372.901.119.077,54 atau 92,99 persen.
Belanja modal Rp465.877.483.256,29 direalisasikan Rp433.414.334.351,25 atau 93,03 persen. Belanja tidak terduga Rp19.937.318.812,00 direaliasikan Rp11.975.496.098,00 atau 60,07 persen.
Berbagai angka dan statistik itu dikuliti empat pansus yang membahas LKPJ dimaksud. Pembahasan dilakukan secara maraton selama dua hari, 30 dan 31 Maret 2026.
Hal yang krusial dalam pembahasan itu berkaitan dengan perlunya PAD digenjot lagi agar pendapatan daerah makin besar.
Empat pansus itu terdiri dari pansus I sampai IV. Pansus I diketuai Usmardi Thareb. Pansus II diketuai Rachmad Wijaya, Pansus III dipimpin Helmi Moesim. Sementara Pansus IV diketuai H. Iskandar.
Ketua DPRD Muharlion menjelaskan, pembahasan di tingkat pansus itu nantinya akan menjadi dasar bagi fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum.
Masing-masing fraksi nantinya akan memberikan persetujuan LKPJ ditetapkan jadi peraturan daerah.
Dijelaskan Muharlion, selain pembahasan dengan OPD, pansus juga kunjungan lapangan guna memastikan antara yang disampaikan ke DPRD memang ada di lapangan dan sesuai dengan fakta.
Pansus melakukan pembahasan bersama OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif itu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
Pembahasan lintas pansus ini menitikberatkan pada kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, serta dampak program terhadap masyarakat. Sejumlah catatan penting pun mengemuka, mulai dari capaian yang patut diapresiasi hingga kekurangan yang perlu dibenahi.
 |
| Usmardi Thareb |
Usmardi Thareb menegaskan, pihaknya menilai LKPJ tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami melihat LKPJ 2025 dari pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan manfaat yang dihasilkan. Umumnya tidak ada yang sempurna, maka kami akan memberikan rekomendasi agar segala kekurangan dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari hasil pertemuan dengan sejumlah mitra seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, masih ditemukan capaian yang belum optimal.
“Pada umumnya kegiatan belum mencapai 100 persen, termasuk penyerapan anggaran yang belum sesuai. Oleh karena itu, kita berharap ada perbaikan di masa mendatang,” katanya.
 |
| Rachmad Wijaya |
Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya mengapresiasi capaian Perumda Air Minum Padang yang hampir menyentuh target maksimal. Dia tetap mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.
“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang hampir 100 persen. Ke depan, kami meminta penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya efisiensi biaya agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kami juga meminta agar biaya langsung bisa ditekan sehingga memungkinkan adanya subsidi silang kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) turut mendapat apresiasi karena mulai memberikan kontribusi pendapatan.
“PSM kinerjanya juga bagus karena sudah menghasilkan. Namun pelayanan harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan memperbanyak halte Trans Padang,” ujarnya.
 |
| Helmi Moseim |
Ketua Pansus III, Helmi Moesim menyebutkan, kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen.
“Serapan keuangan memang belum mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisik sudah maksimal. Rekomendasi akan kami sampaikan dalam rapat paripurna kepada wali kota,” paparnya.
Dia mencatat adanya kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan, terutama saat terjadi bencana.
“Kami menemukan keterlambatan akibat sulitnya transportasi saat bencana. Ke depan, hal ini harus segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kinerja,” tegasnya.
 |
| Haji Iskandar |
Ketua Pansus IV, Iskandar menyampaikan, pihaknya masih akan memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD rampung.
“Hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus, namun ada beberapa capaian yang belum terpenuhi dan perlu didukung data yang lebih akurat,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi difokuskan pada dampak nyata program terhadap masyarakat.
Pansus mengingatkan kondisi gepolitik belakangan yang kian tak menentu yang nantinya berakibat pada keuangan daerah dan ekonomi masyarakat. Efisiensi anggaran memang diperlukan. (adv)