 |
| Sekda Kota Solok, Dr. Desmon |
SOLOK-Pemerintah Kota Solok menegaskan bahwa Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp108,58 miliar akan dimanfaatkan sepenuhnya sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Solok yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), Dr. Desmon, mengatakan pemanfaatan TKD mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026, serta telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Solok Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2026.
Dari total anggaran yang diterima, sekitar Rp86,31 miliar atau 79,49 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Dana tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, drainase, jaringan irigasi, utilitas, gedung pelayanan publik, pembangunan penahan tebing, fasilitas umum dan fasilitas sosial, hingga infrastruktur pendukung mitigasi bencana.
Selanjutnya, Rp18,30 miliar atau 16,86 persen dialokasikan untuk penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Anggaran ini meliputi pengadaan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, sarana persampahan, peralatan kebencanaan, penerangan jalan umum, dukungan bagi sektor pertanian dan UMKM, jaminan sosial, Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga bantuan keuangan kepada daerah lain.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp3,55 miliar untuk melengkapi sarana dan peralatan RSUD Serambi Madinah.
Adapun sektor pendidikan mendapatkan anggaran Rp420 juta yang akan digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah yang belum terakomodasi dalam Program Revitalisasi Sekolah Kementerian Pendidikan.
Pemko Solok juga telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan segera direalisasikan. Di antaranya perbaikan kawasan permukiman terdampak bencana di sejumlah kelurahan, pembangunan infrastruktur mitigasi di kawasan nonrawan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, peningkatan jaringan irigasi, pembangunan laydam sungai, penataan jalan inspeksi Batang Lembang, serta pemasangan pintu air klep otomatis.
Menurut Dr. Desmon, seluruh program tersebut disusun berdasarkan hasil pendataan pascabencana, Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), aspirasi masyarakat bersama DPRD, serta kajian teknis dari masing-masing perangkat daerah.
Seluruh usulan juga telah melalui proses verifikasi lapangan dan penyusunan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
"Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan Kota Solok terhadap bencana, mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Solok berkomitmen memastikan setiap rupiah yang diterima dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dr. Desmon.
Pemko Solok juga memastikan pelaksanaan seluruh program akan diawasi secara berjenjang oleh Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), serta melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dengan pengalokasian anggaran yang terarah dan pengawasan yang ketat, Pemerintah Kota Solok berharap penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 mampu mempercepat pemulihan pascabencana, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (siska)