 |
Pemkab Agam Perkuat Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas dalam Pemulihan Pascabencana |
AGAM-Pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Pemerintah Kabupaten Agam juga menaruh perhatian serius terhadap pemulihan sosial dan psikologis masyarakat, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Agam bersama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, bersama Yayasan Pulih, di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8).
Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, mengatakan Kabupaten Agam hingga kini masih berada dalam tahapan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah pada 2025 lalu. Sejumlah infrastruktur terdampak, seperti jalan dan jembatan, secara bertahap mulai diperbaiki.
Namun demikian, menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus dituntaskan pemerintah, di antaranya pembangunan hunian tetap (huntap), persoalan ketersediaan lahan, hingga pemulihan sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
“Sekarang kita berada dalam masa pemulihan. Ada masyarakat yang masih berada di huntara, ada yang sudah menerima DTH dan ada pula yang masih berada di kawasan terdampak bencana,” ujar Benni Warlis.
Ia menegaskan, proses pemulihan tidak dapat hanya diukur dari seberapa cepat infrastruktur dibangun kembali. Dampak sosial dan psikologis yang dirasakan masyarakat juga perlu mendapat perhatian agar proses pemulihan benar-benar mampu mengembalikan kehidupan masyarakat secara utuh.
“Pemulihan bukan hanya persoalan membangun jalan, jembatan atau rumah. Kondisi sosial, psikologis dan kebutuhan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Pemkab Agam menyambut baik dukungan Kemen PPPA bersama Yayasan Pulih yang turut mengambil bagian dalam upaya memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana, khususnya dari sisi perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan.
Benni Warlis menilai, Kabupaten Agam memiliki modal sosial yang kuat berupa nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat. Modal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam membangun kembali kehidupan masyarakat setelah bencana.
Salah satunya melalui konsep “Bangkik dari Surau”, yang tidak hanya menempatkan surau sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pembentukan karakter, pembinaan generasi muda serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.
“Dengan bencana ini, kami sangat mendukung upaya pemulihan yang dilakukan bersama, dengan melibatkan tiga tali sapilin, yaitu niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai ibu bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi penting untuk membangun kembali ketahanan sosial dan memastikan masyarakat tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga mampu bangkit secara mental, sosial dan ekonomi.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Agam yang telah memberikan ruang untuk membahas langkah-langkah strategis pemulihan pascabencana.
Ia mengatakan, setiap peristiwa bencana hendaknya menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat, khususnya terhadap kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi.
Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemen PPPA turut mengambil peran pada aspek sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Dilihat dari timeline, September sampai akhir Desember harus tuntas dalam konteks PPRT,” ujarnya.
Desy menjelaskan, dalam menjalankan program tersebut Kemen PPPA juga menggandeng sejumlah mitra pembangunan, salah satunya Yayasan Pulih, yang memiliki pengalaman dalam memberikan dukungan pemulihan psikososial dan perlindungan kelompok rentan.
Ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Agam bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Terutama bagi perempuan, anak, kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih dalam situasi bencana maupun pascabencana.
Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar, mengatakan pihaknya turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam situasi bencana, pascakonflik maupun kondisi normal.
“Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu hal yang kami diskusikan, karena kekerasan dapat terjadi dalam konteks bencana maupun pascabencana,” jelasnya.
Saat ini, Yayasan Pulih melaksanakan kegiatan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan melibatkan tenaga pendukung di lapangan.
Sebelumnya, selama kurang lebih enam bulan, Yayasan Pulih juga telah melaksanakan program pemulihan psikososial bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. Program tersebut kemudian dilanjutkan di Kabupaten Agam sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.
Menanggapi dukungan tersebut, Bupati Agam menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih yang memilih Kabupaten Agam sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program pemulihan.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memulihkan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, sosial dan psikologis hingga memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai.
Audiensi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Agam untuk membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat, termasuk dalam situasi darurat dan pascabencana.
Sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, mitra pembangunan dan seluruh unsur masyarakat diharapkan mampu menghadirkan proses pemulihan yang inklusif, aman, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga masyarakat Kabupaten Agam tidak sekadar kembali pulih, tetapi juga mampu bangkit dan menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (HR)