Dilema Politik Israel

loading...


Oleh: ZUHAIRI MISRAWI

MJ News - Setelah tiga kali pemilu dalam setahun terakhir, Israel belum mampu membentuk pemerintahan. Dari 120 kursi parlemen, belum ada partai pemenang yang mampu membentuk koalisi pemerintahan. Netanyahu yang koalisinya mendapatkan 59 kursi belum bisa membentuk pemerintahan karena memerlukan sedikitnya dua kursi lagi.

Kegagalan Netanyahu membentuk pemerintahan, karena Avigdor Lieberman, pimpinan Partai Yisrael Beitenu yang mempunyai tujuh kursi parlemen menolak bergabung dengan koalisi Netanyahu. Mereka dikabarkan akan mengambil langkah untuk mencegah terlaksananya pemilu keempat, sehingga ada kepastian politik untuk mendukung jalannya roda pemerintahan secara efektif dan efisien.

Manuver Netanyahu untuk meraih dukungan mayoritas dalam koalisinya mengalami jalan terjal. Padahal Netanyahu melakukan sejumlah terobosan politik yang sangat ekstrem. Pertama, Netanyahu mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel dengan cara memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Meskipun manuver tersebut mendapatkan protes keras dari mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi toh banyak negara yang mengamini langkah AS untuk memuluskan misi Israel menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Secara de facto, Jerusalem menjadi ibu kota Israel, karena kantor pemerintahan berada di sana. Tapi secara de jure, hal tersebut masih menjadi polemik karena Jerusalem juga menjadi wilayah Palestina. Dan saat Palestina merdeka nanti, ibu kotanya adalah Jerusalem.

Kedua, Netanyahu mendapatkan sokongan luar biasa dari AS dalam proposal “kesepakatan abad ini” yang menegaskan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan Palestina mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan dengan ibu kota di luar Jerusalem dengan kompensasi suntikan dana sebesar 50 Miliar dollar AS.

Namun manuver ini pun mendapatkan penentangan keras dari Palestina, dunia Arab, dan dunia Islam. Israel dan AS secara nyata ingin membunuh Palestina dengan kompensasi bantuan uang.

Kedua manuver tersebut rupanya belum bisa meyakinkan mayoritas warga Israel karena Netanyahu sendiri sosoknya sedang meredup akibat dugaan korupsi yang menimpa dirinya dan keluarganya. Sebagian besar warga Israel memandang Netanyahu telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Apapun, korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditumpas, karena akan menggerogoti kemaslahatan umum.

Semua sadar, jika Netanyahu meraih kekuasaan kembali, ia akan membuat undang-undang yang memuat kekebalan hukum bagi dirinya dan keluarganya, sehingga kasus korupsi yang menimpa dirinya tidak bisa diadili. Jika hal ini berlaku, maka Netanyahu dan keluarganya akan semakin merajalela untuk mencengkramkan tangan kekuasaannya.

Isu korupsi yang menimpa Netanyahu dan keluarganya merupakan batu sandungan yang serius dalam mendapatkan dukungan dari Lieberman, karena mereka tidak ingin dianggap sebagai partai yang mendukung koruptor. Langkah ekstrem dan fundamentalistik sudah diambil Netanyahu sesuai dengan aspirasi kubu haluan kanan. Namun, isu korupsi telah mengganjal langkah Netanyahu untuk memperpanjang kekuasaannya.

Arah dukungan dari Lieberman akan sangat menentukan masa depan Netanyahu. Jika diputuskan tidak akan memberikan dukungan kepada koalisi Netanyahu, maka akan menjadi akhir kekuasaan Netanyahu, dan ia harus menghadapi pengadilan yang akan menjadi akhir yang pahit bagi karier politiknya. Ia tidak hanya gagal meraih kursi perdana menteri, melainkan juga harus mendekam di penjara.

Lieberman bisa saja memberikan dukungan kepada partai oposisi, koalisi kubu Tengah -Kiri, Benny Gantz yang meraih 54 kursi. Tapi juga tidak mudah karena di dalam koalisi oposisi terdapat Joint List, partai warga Palestina Arab yang tinggal di Israel. Partai ini mendapatkan kursi terbesar ketiga, 15 kursi parlemen. (*)




 

Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama