 |
| Komisi IV DPRD Padang saat mengunjungi Dinas Pendidikan membahas soal pelaksanaan kependidikan selama mewabahnya Covid-19. (humas) |
mjnews.id - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, Sumatera Barat, Habibul Fuadi menjelaskan, untuk acuan lulus siswa SD dan SMP di Kota Padang diambil dari nilai lima semester terakhir. Hal itu terkait ditiadakannya ujian nasional (UN) akibat pendemi Covid-19 saat ini.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan saat dikunjungi Komisi IV DPRD Padang dipimpin Ketua Komisi Azwar Siry dan Koordinator Komisi Syafrial Kani yang juga Ketua DPRD, Jumat (17/4/2020).
Kadisdik menjelaskan, acuan diambilnya nilai tersebut sebagai syarat lulus anak, karena pelaksanaan UN ditiadakan pada sekolah-sekolah akibat pandemi virus Corona yang semakin meningkat. Apalagi mekanismenya dikeluarkan oleh pusat atau Mendikbud RI.
“Kita menjalankan apa yang telah diinstruksikan pusat saja,” ujarnya saat diskusi bersama Komisi IV DPRD.
Ia mengatakan, nilai dari lima semester terakhir juga digunakan untuk masuk sekolah ke tingkat berikutnya seperti SD ke SMP dan SMP ke SMA.
“Saat ini, majelis guru yang ada di sekolah-sekolah akan mengumpulkan nilai-nilai tersebut,” ucapnya.
Untuk proses Home Learning atau belajar di rumah yang sedang berjalan, akan terus dilakukan hingga waktu yang kondusif aman.
Selama bulan puasa, biasanya mereka ikut Pesantren Ramadhan di masjid/mushalla masing-masing. Namun sekarang dialihkan ke rumah akibat pandemi Covid-19.
“Ya, Pesantren Ramadhan tetap ada dan sama prosesnya dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan sekarang ini. Untuk mekanismenya tentu diatur Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Padang,” paparnya.
Lalu, terkait tugas Majelis Guru tetap seperti biasa yakni mengontrol tugas-tugas yang diberikan pada anak. Sementara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan operator diminta datang ke sekolah secara bergantian. Tujuannya mengerjakan apa yang bisa diselesaikan dan mengirimkan laporannya ke Disdik.
“Selama Ramadhan, Majelis Guru juga akan dilibatkan oleh Bagian Kesra dalam pelaksanaan Pesantren Ramadhan. Kepada wali murid diminta kerja samanya dalam proses belajar di rumah. Kemudian, melarang anaknya berkeliaran di luar,” sebutnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Mastilizal Aye meminta kepada Disdik untuk tak memperlambat proses pencairan gaji para guru terutama honorer dan operator. Apalagi saat pandemi Covid 19 ini.
“Berikan saja hak mereka jika sudah harus dibayarkan. Jangan ditunda-tunda,” ujar kader Gerindra ini.
Menyikapi itu, Habibul menjelaskan, untuk gaji para guru honorer yang Maret 2020, prosesnya telah sampai di BPKAD. Jika tak ada kendala dan kesalahan data guru, maka dua hari lagi masuk ke rekeningnya.
Ketua DPRD, Syafrial Kani meminta kepada Disdik mengajukan ke Walikota untuk tak belajar melalui Android. Supaya ke depan moral anak tak rusak dan hal yang tak diinginkan tak terjadi.
Hadir dalam kunjungan Syafrial Kani, Azwar Siry, Muhidi, Zalmadi, Andi Wijaya Kusuma, Mukhlis, Wismar Pandjaitan, Faisal Nasir, Donal Ardi, Dewi Susanti, Mastilizal Aye dan Yuhilda Darwis. (bim)