 |
| Anggota DPRD Sumbar, Desrio Putra menyemprot cairan disinfektan di kawasan Pondok, Padang. (ist) |
mjnews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprediksi puncak jumlah angka positif Covid-19 terjadi pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Dengan adanya prediksi itu, perlu ada tindakan yang masif untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Sumbar.
“Gubernur sebagai ketua gugus tugas bersama semua jajaran yang tergabung harus lebih ekstra. Gugus tugas provinsi harus menetapkan dan menyosialisasikan kepada masyarakat program dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk pencegahan virus ini. Paling penting menyelamatkan semua masyarakat Sumbar,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Desrio Putra, kepada wartawan, di sela-sela kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ke rumah warga bersama relawan di kawasan Pondok, Minggu (12/4/2020).
Desrio mengatakan, meski sudah ada perguruan tinggi yang melakukan kajian dan analisa, dengan memprediksi 350 orang di Sumbar akan terkena Covid-19, pihaknya mengimbau pemerintah jangan hanya terfokus dengan angka 350 orang ini.
Bagaimana angka yang diprediksi bertambah. Tidak ada yang bisa memastikan tentang jumlah orang akan terkena penyebaran virus ini. Penyebaran virus ini tidak bisa ditebak. Jangan mendahului apa yang bukan menjadi kehendak manusia. Walaupun itu adalah kajian ilmiah berdasarkan kajian dari negara luar.
“Kita berharap angkanya tidak mencapai di angka tersebut. Kejadian di negara luar, tidak bisa disamakan di daerah kita. Budaya kebersihan di negara asing itu jauh lebih bagus daripada kita, tentu potensi penyebaran Covid 19 indeksnya akan lebih besar di daerah kita. Lebih baik kita ambil tingkat keamanannya sepuluh kali lipat dari jumlah yang diprediksi,” ujar Desrio.
Dikatakan, jika Pemprov Sumbar sudah menetapkan langkah antisipasi untuk pencegahan dan juga pengobatan, tentu dibutuhkan program kegiatan yang harus berjalan secara komprehensif di semua wilayah.
Saat ini Pemprov sudah melakukan pengetatan di sembilan pintu masuk ke Sumbar. Di sana, petugas juga telah disiagakan. Dengan begitu, jangan pemerintah lupa untuk semua kebutuhan petugas yang bekerja di seluruh pintu masuk perbatasan di Sumbar.
Jangan pula nanti mereka yang akan tertular virus ini. Petugas di sana, bekerja 24 jam. Untuk itu petugas harus dibagi, agar pelaksanaan bisa maksimal. Selain itu, petugas yang bekerja di perbatasan ini, harus dilengkapi APD, ketersediaan gizi dan isentif mereka juga harus diperhatikan.
“TNI dan Polri menurut saya adalah petugas yang bisa diandalkan untuk bertugas di daerah perbatasan. Kedatangan di bandara BIM juga harus diperketat. Pemeriksaannya tentu dengan jumlah personel yang memadai pula,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Sumbar tentu harus memiliki anggaran yang cukup untuk pembiayaan ini.
“Saya menyarankan agar kegiatan pembangunan infrastruktur yang nilainya cukup besar agar tidak usah dilanjutkan. Agar semua dana ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya. (*/eds)