Liputankini.com-Pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan akan menjadi salah satu prioritas utama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Pemerintah telah memiliki peta jalan kerja sama LPI dengan investor dalam dua tahun hingga lima tahun ke depan.
"Dalam dua tahun pertama, kami fokus pada aset infrastruktur dan juga modal pinjaman," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu (3/2).
Kartika menyampaikan investasi dua tahun pertama di LPI akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Indonesia ingin memanfaatkan momen kehadiaran LPI untuk meningkatkan kualitas aset juga memperluas kapasitas dengan mitra global guna membawa penciptaan nilai (value creation) setelah pandemi.
"Saya pikir bandara dan pelabuhan akan menjadi hal yang sangat menarik dalam jangka menengah," ucap Kartika.
Kartika mengatakan, lalu lintas domestik Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, pemulihan lalu lintas di bandara akan lebih cepat dibandingkan dengan bandara internasional. Hal ini yang mendasari pemerintahan dalam menyelesaikan investasi dalam proyek infrastruktur.
"Ini poin kuat kepada investor untuk bekerja dengan infrastruktur proyek karena lalu lintas domestik lokal dengan penumpang dan kargo di dalam negeri akan pulih lebih cepat daripada lalu lintas internasional," lanjut Kartika yang diwartakan republikaonline.
Selain investasi untuk proyek infrastruktur, Kartika mengatakan, pemerintah juga membuka pintu investasi berbagai sektor yang cukup potensial dari mitra LPI, termasuk pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI memerlukan penambahan modal yang cukup besar dalam mendukung aktivitas bisnis melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
"Tentu BSI akan memerlukan peningkatan modal yang signifikan dalam jangka menengah. Kami ingin melakukan rights issue dan jika ada kecocokan minat, kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan investor," ucap Kartika.
Untuk jangka menengah dan jangka panjang, lanjut Kartika, pemerintah juga ingin menempatkan aset swasta sebagai investasi LPI. Oleh karenanya, pemerintah mendorong mitra lokal yang memiliki aset kuat untuk juga bekerja sama dengan LPI guna menciptakan nilai bersama.
Pemda Wajib Alokasikan 20 Persen untuk Pendidikan
Liputankini.com-Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, anggaran pendidikan 20 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga harus diterapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengatakan, seluruh pemerintah daerah wajib memenuhi peraturan ini sesuai amanat undang-undang.
"Tidak hanya APBN yang harus mengalokasikan 20 persen anggaran (untuk pendidikan) tapi juga seluruh pemerintah daerah punya kewajiban menganggarkan 20 persen dari postur APBD-nya masing-masing," kata Huda, saat RDP virtual dengan Kemendikbud, Rabu (3/2).
Pada prinsipnya, ia ingin mengetahui alasan anggaran pendidikan di daerah kebanyakan masih di bawah 20 persen. Bahkan, rata-rata daerah hanya menganggarkan 9 persen dari total APBD untuk fungsi pendidikan.
Selain itu, Huda juga mendorong agar jika ada daerah yang anggaran pendidikannya sudah melampaui rata-rata pemerintah daerah lainnya maka harus bisa mencapai angka 20 persen. "Reformulasi anggaran untuk pendidikan sebisa mungkin harus didorong mencapai 20 persen," kata dia menegaskan.
Tercapainya anggaran pendidikan 20 persen di APBD membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh kepala daerah tanpa terkecuali. Huda menegaskan, pemimpin daerah perlu mengambil peran yang besar dalam penentuan anggaran pendidikan di APBD ini.
Ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil inisiatif untuk mewajibkan kepada pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen. "Kiranya ada regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah harus menganggarkan 20 persen anggarannya untuk fungsi pendidikan," kata dia yang dilansir republikaonline. (*)