 |
| Wakil Walikota Sowa’a Laoli |
LIPUTANKINI.COM-Wakil Walikota Sowa’a Laoli, membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Gunungsitoli 2021 di ruang rapat kantor walikota, Kamis (18/3/2021).
Sowa’a Laoli menyatakan musrenbang pada hakekatnya merupakan upaya lebih lanjut dalam penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan akhir RKPD 2022, berdasarkan rancangan rencana kerja perangkat daerah yang diselaraskan dengan rumusan hasil musrenbang kecamatan, rumusan hasil forum perangkat daerah, kebijakan pemerintah tingkat atas serta pokok-pokok pikiran DPRD, yang keseluruhannya digunakan sebagai bahan pemutakhiran RKPD 2022.
Dijelaskannya, dalam menyikapi tingkat kesenjangan antara anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang dinamis, maka diperlukan penajaman skala prioritas dan perencanaan yang terukur, mengingat tuntutan terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan merupakan aspek yang wajib diimplementasikan secara arif, proporsional dan mengutamakan kepentingan umum.
Dia berharap kepada para pemangku kepentingan pembangunan dan semua elemen masyarakat mengawal setiap tahapan perencanaan dengan memberikan sumbangan saran maupun koreksi terhadap rumusan yang ada, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.
Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara, Rajali yang mewakili Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan sosial, pemerintah pusat kembali menegaskan pendekatan penyusunan RKP 2022 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority.
“Penguatan tersebut dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial,” ujarnya.
Dia menyebutkan, secara kewilayahan, arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah serta meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Hadir pada musrenbang tersebut, Ketua DPRD, unsur forkopimda, Sekda dan pejabat lainnya serta pimpinan ormas, OKP, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dan lainnya. (Yamoni)