 |
| Gubernur Mahyeldi foto bersama dengan pimpinan dan auditor BPK Sumbar. (humas) |
Liputankini.com-Gubernur Mahyeldi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah provinsi Anggaran 2020. Laporan ini sebagai bahan audit bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.
Penyerahan LKPD tersebut, Gubernur didampingi Plt Inspektur Beni Warlis, Kepala Bakeuda, Zaenudin, Staf Ahli Keuangan Dellyarti dan Kepala Biro Humas Hefdi kepada Plh Kepala BPK RI Perwakilan Nofemris di Padang, Rabu (10/3/2021).
Gubernur menyebutkan, penyerahan LKPDadalah wujud komitmen pemprov terus berupaya menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih. Laporan Keuangan ini juga sebagai indikator untuk mengukur akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan daerah.
"Kita akan support yang dibutuhkan terkait dg pemeriksaan ini baik berupa data, personil dan bukti bukti lainya yang dibutuhkan kapan perlu tidak diizinkan ka OPD keluar daerah selama pemeriksaan," ungkap gubernur
Gubernur menyerahkan LKPD ke BPK dengan harapan pemprov kembali dpat mewujudkan budaya meraih opini WTP secara berturut-turut setiap tahunnya. "Alhamdulillah hari ini kita serahkan LKPD ke BPK dengan harapan meraih opini WTP ke-9. Kita akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, tansparansi dan akuntabilitas keuangan di Sumbar," ujarnya.
Harapannya, predikat opini WTP dari BPK bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga sasaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan. Ia juga beri apresiasi pada BPK, predikat opini WTP yang dicapai, tidak luput dari bimbingan dan pembinaan tim pemeriksa BPK.
"Pemeriksaan ini adalah kepentingan kita, kurang data dan fakta yang disampaikan maka akan tersaji laporan yang kurang pula, oleh sebab itu Kami menghimbau pada semua para pejabat dan kepala OPD di lingkungan pemprov senantiasa bersikap terbuka, kooperatif sampaikan data-data yang akuntabel kepada petugas auditor BPK," harap gubernur.
Nofemris, mengapresiasi pemprov yang relatif cepat dalam menyerahkan LKPD dibandingkan povinsi lain. Ia juga memuji komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang dinilainya cukup akurat dan akuntabilitas keuangan di Sumbar.
Sebetulnya sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sejak sebulan yg lalu yang berakhir 4 Maret 2021. "Alhamdullilah lancar, mulai 15 Maret masuk kepada pemeriksaan pendalaman, pemeriksaan kali ini dilakukan oleh 2 Tim, yaitu 1.Tim pemeriksaan laporan keuangan daerah 2.Tim pemeriksaan kinerja infrastruktur," ungkapnya. BIRO HUMAS SETDA SUMBAR