 |
| Mahyeldi Ansharullah |
PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sayangkan Biro Kerjasama Pembangunan Rantau tidak diterima dalam nomenklatur organisasi oleh Kemendagri karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.
"Namun kita mesti patuh akan keputusan tersebut hingga terjadi perubahan menjadi Biro Pembangunan saja," kata Gubernur Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi Ansharullah saat melantik dan mengukuhkan kembali jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan pemerintah provinsi Sumbar, Jumat (21/5/2021).
Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sebenarnya urusan rantau bagi pemerintah provinsi sangat baik dalam memberikan kontribusi memajukan pembangunan daerah. Potensi perantau Sumbar amat besar yang juga ada di berbagai belahan dunia. Perantau itu dapat menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri.
"Sudah saatnya Sumbar go international, orang Minang ada di mana-mana. Seperti perantau Minang di luar negeri dan luar Sumbar. Bukan hanya di Amerika dan China masih banyak lagi di negara lain," ucap Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, di tengah tantangan yang berat ini, Sumbar harus jeli menangkap peluang. Pandemi Covid-19 belum tentu selesai. Peluang-peluang yang ada harus dicermati, dan menyiapkan diri agar di saat situasi telah pulih mampu bersaing.
Kendati begitu, dalam menghadapi kondisi sulit ini Mahyeldi meminta semua pihak tak boleh pesimis. Di saat perdagangan global mengalami perlambatan, Sumbar kata dia, justru harus bergerak lebih cepat, gesit dan responsif, terutama yang ada di luar negeri, gubernur meminta ada perwakilan di luar negeri guna menawarkan potensi yang dimiliki Sumbar.
"Banyak sektor yang bisa kita tawarkan di negara lain, seperti adat istiadat, pariwisata, dan produk khas Minangkabau hasil usaha UMKM kita," kata Mahyeldi.
Gubernur menekankan, agar pejabat yang dilantik bisa memberikan inovasi yang aktif, bangun komunikasi setiap perantau Minang yang ada di luar negeri untuk mencari pasar baru.
Mahyeldi menyampaikan, sebetulnya peran Biro Kerjasama dan Rantau sangat penting dalam hal menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi, pemantauan bidang kerjasama dalam daerah dan luar negeri.
Salah satu fungsi dan tugas pokok Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau sebagai wadah fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan paguyuban perantau dimanapun berada. "Inilah yang kita butuhkan untuk memperkuat komitmen antara perantau, sebagai penyambung lidah untuk kemajuan Sumbar di mata dunia," ulasnya. (BIRO HUMAS SETDAPROV SUMBAR)