 |
Bupati Sutan Riska periksa pasukan bersama kapolres. (eko) |
Hadir dalam apel pasukan itu, Kapolres AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, Ketua DPRD Paryanto, Dandim 0310 SSD yang diwakili Danramil Pulau Punjung, sekretaris daerah serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Bupati membacakan amanat tertulis Kapolri menyampaikan, tahun ini pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada 6-17 Mei. Ini tahun kedua pemerintah mengambil kebijakan melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik pada libur Idul Fitri, karena situasi pandemi Covid-19.
Larangan pemerintah ini tidak serta merta dipatuhi masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi.
Untuk itu, kata bupati, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi bersama pada saat digelar operasi ini, khususnya terkait warga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan.
"Substansi dari kebijakan larangan mudik adalah mencegah terjadinya penyebaran Covid-19," kata Sutan Riska.
Masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan, sebut bupati, harus dilakukan langkah-langkah konkrit di setiap wilayah tujuan mudik. Misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus tetap berjalan dan diamankan.
"Hindari sikap dan tindakan tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung pengayom dan pelayan masyarakat," ujar bupati kepada seluruh personel yang akan bertugas.
Bupati juga menekankan kepada seluruh personel yang akan bertugas untuk dapat melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas, untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat. (eko)