 |
Rapat jajaran pemkab dengan BPJS Kesehatan. (humas) |
Rapat ini dihadiri kepala dinas terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bapppeda, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Rapat ini fokus membahas kepesertaan program JKN (jaminan kesehatan nasional) pada BPJS di Dharmasraya yang belum mencapai target UHC (universal health coverage), 95 persen dari jumlah penduduk.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina saat memaparkan progres penyelenggaraan program JKN di Dharmasraya mengatakan, hingga saat ini jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS baru mencapai 165.637 jiwa, atau sekitar 74,51 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 222.305 jiwa. Untuk itu katanya, diperlukan upaya bersama antara BPJS dengan para pemangku kepentingan untuk bagaimana dapat meningkatkan jumlah kepesertaan JKN.
Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai UHC di Dharmasraya adalah dengan meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam program JKN. Karena katanya, hingga saat ini baru 78 badan usaha di Dharmasraya yang terdaftar di BPJS. Jumlah ini baru berkisar sekitar 37 persen dari total 212 badan usaha yang ada di Dharmasraya.
"Kami berharap dukungan pemerintah kabupaten melalui peraturan bupati terkait kepatuhan badan usaha yang belum melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan. Di beberapa daerah di Sumbar sudah ada yang menerapkan hal ini, salah satunya Kota Pariaman. Di sana, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan keanggotaan BPJS, maka tidak akan mendapat pelayanan publik tertentu. Mungkin hal ini dapat diadopsi untuk diterapkan, demi mencapai UHC di Dharmasraya," pungkasnya.
Wabup DP Datuk Labuan menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini dapat menjadi wadah mencari solusi bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. (eko)