Hukuman Berat, Rakyat Patuh pada Negara, Kunci Sukses Brunei Melawan Corona


 Kota Bandar Sribegawan. (detikom)


JAKARTA-Brunei Darussalam merupakan negara yang sukses memerangi corona. Tidak ada lagi kasus baru di sana. Warga tak lagi bermasker. Ternyata, sukses itu ditentukan oleh kepatuhan masyarakat pada negara dan berat hukuman yang diterima bila melanggar aturan.

Dikutip dari detikcom, Sabtu (17/6/2021), Brunei Darussalam menjadi negara yang paling minim penyebaran kasusnya. Padahal tetangga negara lain di Asean masih bergelut dengan corona, termasuk Indonesia.

Melansir The Star dari CNBC, pemerintah Brunei telah melakukan investigasi serta pelacakan kontak. Hasilnya tidak ada kontak erat untuk kedua kasus baru itu.

Brunei Darussalam mencatat rekor terbaik di dunia dalam penanganan pandemi. Setidaknya selama 430 hari tanpa kasus infeksi Covid-19 lokal yang terjadi. Sampai saat ini, dari 282 total kasus, sekitar 256 orang sudah sembuh dari infeksi Covid-19 dan hanya tiga orang meninggal dunia akibat wabah ini.

Mengutip East Asia Forum, seorang peneliti bernama Nadia Azierah Hamdan dan William Case dari University of Nottingham Malaysia menyampaikan analisisnya. Dalam artikel berjudul Behind Brunei's Covid-19 Success Story mereka menyebut strategi negeri Sultan Hassanal Bolkiah dalam memerangi pandemi.

Di awal 2020, langkah pencegahan Brunei Darussalam sudah dilakukan ketika corona pertama menyebar secara global dari episentrum saat itu, Wuhan, Hubei, China. Tepatnya pada Januari 2020, saat corona pertama mewabah di dunia, Brunei mengambil langkah tegas dengan melarang pelancong dari Hubei memasuki negara itu.

Pada Februari, pejabat menyaring kedatangan dari semua negara dengan cara melakukan pemeriksaan suhu di titik-titik masuk. Pada 9 Maret, Brunei mendeteksi dan kasus menyebar hingga mencapai 100 dalam waktu 15 hari.

Hal ini dipicu dengan adanya seorang jemaah majelis taklim yang berkunjung ke Malaysia. Setelah itu, Brunei langsung mengambil tindak tegas dengan mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melakukan jaga jarak serta isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus Covid-19, termasuk menutup sementara tempat-tempat ibadah untuk menekan laju penularan.

Pemerintah Brunei tanggap dengan cepat menyusun rencana deeskalasi, diperkuat dengan alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dolar Brunei atau sekitar Rp160 miliar untuk menangani wabah corona.

Di sisi lain, komunikasi pemerintah dengan masyarakat pun dipermudah, otoritas memaksimalkan pemberitaan di media sosial serta televisi yang didukung dengan layanan hotline 24 jam untuk pertanyaan seputar corona.

Lalu bagaimana dengan yang tak patuh aturan? Bagi mereka yang tak patuh, Brunei juga menerapkan denda dan hukuman penjara.

Selain itu, rezim kesultanan dianggap efektif membuat keputusan eksekutif dengan output yang efektif. Sebagai monarki Islam Melayu, pemerintah Brunei dianggap sensitif terhadap kebutuhan spiritual warga.

Penanganan pandemi pun tak lepas dari dukungan pemerintah dan warga negara. Dalam pemberitaan The Star, antara pemerintah dan warga sama-sama disiplin menerapkan pembatasan mobilitas. Ini juga berlaku untuk larangan berkumpul massa, termasuk pelacakan kontak berbasis teknologi dan karantina.

"Melalui seluruh pendekatan pemerintah dan ditambah dengan kepatuhan warga dan penduduk terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama pandemi, Brunei telah secara sistematis mencabut pembatasan," tulis media itu.

Sejak Mei 2021, warga Brunei sudah beraktivitas mendekati normal dengan pelonggaran pembatasan pengumpulan massal dan kegiatan majelis pun diperbolehkan. (detikcom)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama