Bupati Tanah Datar Usulkan Sport Centre dan Lapangan Bola Kaki di Pakarak

 Bupati Eka Putra audiensi dengan Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sumbar


BATUSANGKAR-Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Plh. Sekda Edi Susanto, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Abdul Hakim, Kepala Dinas PUPR Novri Hendri, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal, Jumat (20/8) melakukan audiensi dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Kementerian PUPR, di Padang. 

Kedatangan bupati beserta rombongan ke kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat disambut Kepala Balai Kusworo beserta jajarannya. 

Usai bertemu langsung dengan Kepala Balai, Eka Putra sampaikan perihal tujuan kedatangan untuk melakukan koordinasi terkait beberapa rencana pembangunan di Tanah Datar. 

"Ada beberapa hal yang kita tanyakan, yang pertama terkait dengan rencana revitalisasi Nagari Tuo Pariangan, SPAM yang berada di Rambatan, rencana pembangunan Pasar Serikat C Batusangkar, dan juga permasalahan permukiman kumuh di Nagari Baringin, termasuk keterlambatan pembangunan lapangan Cindua Mato yang sedang berjalan," ujar Eka Putra yang dikutip dari siaran pers Bagian Humas. 

Eka Putra juga katakan selain beberapa hal tersebut, Tanah Datar juga mengusulkan rencana pembangunan sport centre dan lapangan bola kaki di Pakarak nagari Pagaruyung pada 2022 nanti. 

"Alhamdulillah untuk revitalisasi Nagari Tuo Pariangan saat ini sudah proses tender dan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kontrak dengan  pemenang tender. Sementara untuk pembangunan Pasar Serikat C Batusangkar, penanganan permukiman kumuh dan SPAM akan dianggarkan pada tahun 2022 dan mudah-mudahan ini tidak di refocusing lagi," tambah Eka Putra. 

Selain itu, Eka Putra juga sampaikan kedatangannya juga untuk koordinasi beberapa rencana pembangunan yang telah diusulkan.  

"Kita juga ingin dapat informasi beberapa usulan yang kita sampaikan prosesnya sudah sampai dimana. Karena kita juga sudah berkoordinasi ke Pusat dan dari sana disarankan untuk berkomunikasi dengan pihak Balai, karena pihak Balai lah yang akan menjadi perantara untuk mengingatkan pusat. Selain itu juga didorong anggota Komisi V DPR. (*) 

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama