Labor FK Unand Kekurangan Anggaran, Anggota DPRD Bermohon ke Gubernur



PADANG-Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand yang difungsikan untuk pemeriksaan sampel hasil tes swab/PCR hari ini angkat bendera putih karena kekurangan anggaran untuk pengadaan barang habis pakai (consumables). Tahun ini pemprov disebutkan tidak lagi mendanai laboratorium tersebut.


Kondisi ini terungkap dan beredar di beberapa grup grup whatsapp terkait pengumuman yang tertempel di laboratorium FK Unand berbunyi,  "Mengingat belum adanya pendanaan dari Pemrov Sumbar, maka kami mohon donasi untuk setiap pengambilan swab yang dilakukan di FK Unand untuk biaya consumables. Donasi tidak memaksa dan tidak ada ketentuan jumlah. Terima kasih." 

Benarkah dana pemprov tidak ada? Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar pun angkat suara, "Siapa bilang anggaran tidak ada. Gubernur saja yang belum berkenan melakukan pergeseran (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 ini," tegas Hidayat. 

Jadi, soal anggaran menurut saya tidak ada persoalan, tinggal kemauan kepala daerah saja sesungguhnya. Dasar hukumnya untuk melakukan pergeseran anggaran juga jelas.

Permenkeu Nomor 17/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, berlaku efektif 16 Februari 2021. 

Dijelaskannya,  Pasal 9 menyebutkan; pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

Pada pasal selanjutnya dijelaskan, dukungan pendanaan tersebut bisa diambilkan dari dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH), bahkan boleh bersumber dari dana insentif daerah (DID).

 "Jumlah DAU pada APBD Sumbar 2021 mencapai Rp1.949 triliun lebih. Minimal 8 persen boleh diambil dari DAU ini. Sementara DBH 2021 mencapai Rp125 miliar lebih," jelas Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini.

 Bahkan lanjutnya, bila DAU dan DBH tidak mencukupi, pemda dapat mendanai dari sumber lainnya dalam penerimaan APBD, bahkan dari DID paling sedikit 30 persen dari Rp50,7 miliar lebih pada 2021.

Lantas untuk apa saja dana hasil refocusing tersebut. Berdasarkan amanah Permenkeu Nomor 17/2021 termasuk dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Daerah untuk Penanganan Covid-19, tanggal 8 Februari 2021, diguanakan antara lain untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksin, pemantauan dan penggulangan dampak pandemi Covid-19, untuk insentif tenaga kesehatan  daerah dalam rangka penanganan pandemi covid19, untuk belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. 

"Selaku anggota DPRD Sumatera Barat, saya meminta dan bermohon sangat kepada gubernur agar fokus dulu dalam pancegahan dan penanganan pandemi Covid-19, termasuk segeralah melakukan refocusing anggaran untuk sebagiannya membantu operasional Lab FK Unand," katanya.

Bicara pencegahan dan penanganan tentu dimaknai dari hulu dan hilir, termasuk segala komponen yang menyertainya seperti peningkatan fungsi laboratorium untuk pemeriksaan tes sampel tes swab/PCR untuk mengetahui warga yang terpapar positif corona sehingga mudah dilakukan tracing dan tracing dan testing lebih lanjut. "Jika datanya tidak valid gara gara labor tidak berfungsi bagaimana akan melakukan 3T tersebut," jelas Ketua Fraksi Gerindra ini.

"Tapi sayangnya, terkait rencana kerja pemprov lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang akan diputuskan hari ini. Saya belum melihat adanya perencanaan yang matang dan fokus serta upaya ikutannya dalam rangka  penanganan dan pencegahan dampak pandemi Covid-19. Saya rasa, pendekatannya dan semangat penyusunan RPJMD masih terkesan bahwa daerah ini dalam kondisi normal. Padahal Bank Indonesia sudah menyatakan penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi minus belakangan ini disebabkan pandemi Covid-19," tutup Hidayat dalam siaran pers yang beredar di kalangan wartawan. (*) 

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama