 |
| Leonardy foto bersama dengan masyarakat Padang Alai |
PADANG-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat, Leonardy Harmainy terbilang aktif turun ke masyarakat. Hampir semua kabupaten dan kota ia datangi. Ia menemui warga dan berdialog. Tiap dialog, banyak aspirasi yang diterima.
Anggota DPD seperti berada di lautan aspirasi yang bertepi. Semua persoalan disampaikan masyarakat. Mulai dari hal yang remeh-temeh, hingga persoalan mendesak untuk ditangani.
Aspirasi yang beragam itu, mulai dari sawah yang kekeringan. Irigasi yang tak lagi berfungsi. Di lain tempat, Leonardy disodori aspirasi tentang perangkat nagari yang ingin naik status, ingin jadi aparatur sipil negara. Ada pula masyarakat yang butuh internet.
Pada 20 Februari 2021, Leonardy kunjungan kerja ke Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman. Kawasan itu termasuk daerah yang parah ketika bencana gempa 30 September 2009. Bangunan roboh, sawah berhektare-hektare hilang dilanda longsor, serta korban jiwa yang banyak.
Di nagari itu, ada beberapa jorong. Antara lain, Koto Tinggi dan Gunung Tigo. Di dua daerah itu, banyak persawahan hilang dilanda longsor. “Masyarakat kami berharap sawah yang hilang akibat gempa 2009 dibuatkan lagi," ujar Ketua Bamus Nagari Gunung Padang Alai, Dasman Koto.
Dasman Koto mengharapkan Leonardy memfasilitasi alat berat untuk membuat sawah baru. Juga mesin bajak yang bisa digunakan di lahan sawah yang tidak datar.
Tokoh masyarakat setempat, Candrawasih menambahkan, banyak lahan tidur yang jika bisa dijadikan lahan produktif akan sangat membantu perekonomian masyarakat di nagari itu. Kuncinya, diperlukan dulu alat berat.
Pernyataan Bamus juga didukung Sekcam Padang Alai, Beniman. Menurut dia, sawah di V Koto Timur ada 264 hektare. Di Padang Alai ada 84 hektare. Luasannya akan bertambah jika sawah yang tertimbun longsor bisa dilakukan pencetakan sawah baru.
Walinagari Gunung Padang Alai, Aidinur menyatakan nagarinya paling ujung di Kecamatan V Koto Timur. Gunung Padang Alai berbatasan dengan Malalak Barat, Agam. Nagari tersebut terdiri dari sembilan korong dan paling luas di Padang Pariaman dengan luas 4149,33 hektare atau 41,49 kilometer persegi.
Dia mengungkapkan, nagari yang dia pimpin itu sedang dalam tahap pemekaran. Dan berharap agar Leonardy turut mengawal pemekaran yang telah diverifikasi lapangan ini agar segera terealisasi. “Nagari kami sangat luas Pak Leo. Memiliki sembilan korong. Satu Korong Sialangan saja sudah sama luasnya dengan satu nagari di tempat lain. Makanya pemekaran ini sangat diharapkan,” ujarnya.
Beda tempat, beda aspirasi. Namun, intinya sama. Anggota DPD dititipi keinginan perbaikan nasib dari warga yang dikunjungi. Pada 24 Februari, Leonardy Harmainy berkunjung ke Nagari Tandikek, Padang Pariaman.
Di sini, sekretaris nagari, Ali Idris bermohon agar Leonardy memperjuangkan statusnya menjadi ASN. Dia menegaskan, di Tandikek belum ada sekretaris yang diangkat jadi PNS. Bahkan kalau bisa perangkat desa pun diprioritaskan menjadi PNS.
"Mohon Pak Datuk memperjuangkan harapan kita," kata Ali Idris.
Aspirasi yang berbeda ditampung Leonardy ketika kunjungan kerja ke Nagari Sunua Tengah, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, 29 April 2021. Walinagari Sunua Tengah, Afrizal mengungkapkan sawah di nagarinya kesulitan air. Irigasi sudah dibangun, namun air tak juga sampai ke sana.
"Air ini tak sampai karena banyak saluran cacingnya yang belum dibangun. Makanya sawah di nagari kami kekeringan. Sudah tiga kali masa panen mengalami kegagalan," ujarnya.
Afrizal menegaskan kegagalan panen dikeluhkan masyarakat. Luas lahan basahnya 60 persen dari luas nagari (364 hektare). Kegagalan panen tersebut juga disebabkan hama wereng yang semakin meluas.
Afrizal menyatakan, kedatangan anggota DPD Leonardy Harmainy ke Sunua Tengah memberikan harapan kepada dia dan masyarakat, permasalahan yang mereka hadapi akan mendapatkan jalan keluarnya.
 |
Leonardy bersama perangkat dan jajaran pemerintahan nagari |
Kesulitan warga dalam bertanam padi sawah diperparah sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. Padahal Sunua Tengah sudah melengkapi persyaratan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani sudah dibentuk. Sebanyak 12 kelompok di Sunua Tengah dan tiga kelompok dari Sunua Barat.
“Dalam rencana defitif kebutuhan kelompok (RDKK), Sunua Tengah mendapatkan pupuk Phonska 207 ton dan Urea 157 ton. Namun kenyataannya Phonska bersubsidi yang diterima hanya 280 ton untuk Kecamatan Nan Sabaris. Dibagi rata kepada sembilan,” ungkapnya.
Kebutuhan kelompok tani Sunua Tengah dan Sunua Barat ini dikelola oleh Bumnag Pusako Nagari. Oleh distributor, kebutuhan 15 kelompok ini disamakan saja dengan lima kelompok atau lebih. Akibatnya kekurangan pupuk tadi diupayakan dengan membeli pupuk non subsidi. Beda harganya Rp30.000.
Diharapkan pula oleh masyarakat, Batang Air Mati atau Batang Mangoi dinormalisasi. Kini ada bagian Batang Mangoi yang telah digerus air, tepatnya di Korong Koto Rajo. Tebingnya telah runtuh sepanjang hampir 500 meter. Kini tepi air nyaris menyentuh bagian belakang SD dan Polindes.
Ketua Bamus Abdul Kamil, membenarkan hal tersebut. Dia juga mengungkapkan ruas jalan Marapalam ke Korong Olo yang dibuat Leonardy pada 1989 bertahan hingga 2009 karena mutunya bagus. Namun setelah itu tak ada perbaikan terhadap ruas tersebut.
“Kami berharap kedatangan Abang ke nagari kami bisa membantu kami merealisasikan harapan perbaikan jalan itu. Dengan posisi dan jabatan Abang saat ini tentu mudah menyampaikan aspirasi kami ini kepada pihak terkait,” harapnya.
Ketua Karang Taruna Sunua Tengah, Dedi Junaidi pun menyatakan kegembiraannya dengan kedatangan Leonardy. Dia menyampaikan keinginan warga untuk mendapatkan perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan.
Akses jalan terutama ke sentra pertanian amat membantu petani di sana. Jika tidak, butuh biaya tambahan untuk mengangkut hasil pertanian ke tepi jalan.
Lampu jalan juga mendukung perekonomian, katanya, karena penerangan jalan membuat banyak warga yang melintas di Sunua Tengah. Usaha gorengan dan kuliner milik masyarakat akan hidup dibuatnya.
Bila di sekitaran Padang Pariaman masyarakat mengeluhkan soal irigasi, jalan dan sawah kekeringan, aspirasi yang berbeda diterima Leonardy ketika berkunjung ke Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.
Wali Nagari Alva Enersi, menyebutkan nagarinya terkendala internet. Hal ini menyebabkan terganggunya pelaporan dana desa dan pengajuan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari). "Kami terpaksa menumpang ke Nagari Pitalah dan Kantor Camat agar pelaporan tidak terlambat," ungkap Alva.
Alva menyebutkan sinyal internet di Pitalah ada, lalu di Tanjung Barulak menghilang dan di Batu Taba ada lagi. Akibatnya anak sekolah dasar, siswa SMP dan SMA yang belajar daring mendapatkan kesulitan mengikuti pembelajaran mereka.
Potensi di nagari itu, menurut wali nagari, berupa dendeng salai. Cukup dikenal, namun masih perlu dukungan untuk pengembangan ke depan. Hanya saja yang memprihatinkan menurut Alva, tidak ada lagi penggilingan padi yang beroperasi. Dulu ada dua buah di nagari itu, namun seiring berkurangnya sawah, gilingan padi tersebut tak ada lagi.
Ketua BPRN, Virza Edwin menyebutkan kedatangan Leonardy ke Tanjung Barulak membuka cakrawala untuk mengadukan aspirasi masyarakat di sini.
 |
Anggota DPD, Leonardy foto bersama dengan masyarakat Barulak, Tanah Datar. |
Bertumpuk memang aspirasi yang diterima anggota DPD bila turun ke masyarakat. Masyarakat sepertinya menganggap sama antara anggota DPD dengan anggota DPR. Terkesan, kalau pejabat negara dari Jakarta datang ke daerah, semua persoalan bisa diadukan dan bisa pula diselesaikan oleh yang bersangkutan.
Padahal, pejabat atau anggota DPD juga memiliki keterbatasan kewenangan. Masyarakat kurang paham dengan batasan itu. Bagi masyarakat, anggota DPD merupakan tokoh yang bisa melakukan apa saja.
Terhadap aspirasi warga, tak banyak janji yang diucapkan Leonardy. Soal sawah yang dikeluhkan warga Gunung Padang Alai, Padang Pariaman, Leonardy menyebutkan pencetakan sawah baru tergantung kepada luasan sawah yang akan dicetak.
Pencetakan sawah baru ini bisa mempedomani pedoman teknis cetak sawah yang dikeluarkan Direktoral Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, petunjuk pelaksana yang dikeluarkan Dinas Pertanian Sumbar dan petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Pertanian Padang Pariaman.
Dikatakannya, ada program swakelola cetak sawah dengan pola swakelola yang bekerja sama dengan instansi terkait. TNI pun dilibatkan dalam kegiatan ini. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi, survei dan investigasi calon petani dan calon lokasi, penetapan petani dan lokasi serta pelaksanaan cetak sawah dan pemanfaatannya.
Dia menyebutkan, soal pemakaian alat berat untuk pembukaan lahan sebaiknya dikoordinasikan dulu dengan dinas terkait. Apakah program dan kegiatannya ada di dinas itu. Jika tidak, bina hubungan dengan anggota dewan yang daerah pemilihannya termasuk Gunung Padang Alai ini. Minta kepada mereka untuk mengawal dan memperjuangkan usulan yang telah dibuatkan pada musrenbang mulai dari tingkat korong, nagari, kecamatan dan kabupaten.
“Sebaiknya, nagari membentuk Bumnag yang modalnya diambil dari dana desa. Dana ini digunakan untuk mendorong perkembangan produk unggulan nagari. Misal kelapa atau pinang,” ujar Leonardy.
Keuntungan Bumnag ini nantinya bisa digunakan untuk mendanai kegiatan dan program yang tidak bisa menggunakan dana desa. Keuntungan Bumnag boleh dimanfaatkan untuk pencetakan sawah baru, mengelola lahan tidur masyarakat. Tentu saja dengan perjanjian saling menguntungkan. “Proposal kepada dinas terkait atau pemerintah tetap dijalankan sembari mengupayakan nagari bisa mandiri. Bisa membangun nagari dari keuntungan Bumnag,” ujarnya memotivasi.
Leonardy mengajak walinagari, Bamus, KAN, LPM, walikorong, perangkat/staf nagari dan tokoh masyarakat Gunung Padang Alai memanfaatkan program-program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang tertuang dalam Permendes Nomor 13/2020.
Kemudian, menanggapi aspirasi yang disampaikan Ketua KAN Tandikek, tentang keinginan sekretaris nagari menjadi ASN, Leonardy Harmainy menyebutkan, DPD bakal mendorong peningkatan status bagi perangkat nagari. Perangkat didorong untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan kalau perlu diangkat jadi PNS. "Menurut saya sekretaris nagari, perangkat nagari itu memang lebih baik menyuarakan peningkatan status dibandingkan peningkatan kesejahteraan," tegasnya.
Sebab, kata Leonardy, peningkatan status akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Dengan ditingkatkan menjadi PPPK, perangkat akan dapat gaji, tunjangan dan gaji 13 sebagaimana PNS. Bedanya, tidak dapat pensiun. "Ini lebih baik daripada sekarang, berpakaian PNS namun tidak dapat THR dan gaji ke-13. BLT dana desa pun tidak boleh," ujarnya.
Terkait dengan aspirasi masyarakat tentang irigasi, Leonardy menyebutkan irigasi yang dibangun itu adalah Irigasi Anai II. Saluran primer sudah siap semuanya. Karena saluran sekunder dan tersiernya belum selesai, makanya air belum sampai di persawahan milik masyarakat Sunua Tengah.
Soal pupuk bersubsidi, kata Leonardy perlu menjadi perhatian bersama. Karena petani tidak boleh terlambat melakukan pemupukan. Jika tidak hasil panen berkurang atau tidak menggembirakan.
Kegagalan hingga tiga kali masa panen patut menjadi perhatian pemerintah. Terlebih disebabkan hama, kesulitan pupuk bersubsidi dan kekeringan. Jika dibiarkan berlarut, kasihan kita dengan perekonomian masyarakat petani. Bukan hanya itu, bisa saja terjadi alih fungsi lahan.
“Jika dibiarkan, tak tertutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lima atau sepuluh tahun yang akan datang harus mengimpor beras dari daerah lain guna mencukupi kebutuhan beras di daerahnya,” ungkap Leonardy.
Soal normalisasi Batang Mangoi, diceritakan Leonardy bagaimana perjuangannya ketika di DPRD Sumbar menganggarkan normalisasi Batang Mangoi. Sudah dibuat DED-nya dari Sampan hingga ke Muara, namun yang dikerjakan dari jembatan Kurai Taji ke muara. Terutama di bagian sisi Kota Pariaman. Sementara tepian yang berada di wilayah Padang Pariaman terkendala pembebasan lahan.
Kewenangannya ada di PSDA dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Sementara irigasi di PSDA. “Untuk bagian yang belum dinormalisasi dan tepian yang runtuh itu perlu kiranya kita bawa orang PSDA dan Balai Wilayah Sungai ke lokasi agar mereka bisa melihat langsung. Biasanya respon mereka lebih cepat,” ujar Leonardy.
Kemudian, tentang perbaikan atau pembangunan jalan di Sunua Tengah harus dilihat kewenangannya. Ruas jalan Marapalam-Kampung Olo termasuk kewenangan kabupaten, makanya setelah diusulkan dalam musrenbang dikawal hingga tingkat kabupaten. Pembahasan di Badan Anggaran harus mampu dikawal oleh anggota DPRD yang daerah pemilihannya dari Sunua Tengah.
Sedangkan soal lampu jalan bisa dikoordinasikan dengan PLN. Sementara sarana dan prasarana olahraga karena termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, maka pengadaan atau pembangunannya bisa didanai dengan dana desa. Tentu harus diusulkan dalam musrenbang hingga bisa dianggarkan. Perjuangkan hal itu dalam musrenbang lalu kawal dengan baik.
Terkait tak ada sinyal di Barulak, Tanah Datar, Leonardy menjelaskan, wali nagari bisa saja memanfaatkan program kerjasama Kemendes PDTT dan Kemenkominfo untuk mempercepat akses komunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia.
Wali nagari tinggal menyediakan tanah milik nagari seluas 300 meter persegi. Kemendes PDTT yang menyiapkan tower, bangunan dan pembangkit listriknya. Sementara Kemenkominfo yang mengupayakan jaringan dan sinyalnya.
Aspirasi dan keinginan masyarakat ditanggapi Leonardy dengan datar-datar saja. Dia tak berjanji muluk-muluk, karena khawatir tak bisa merealisasikan apa yang diucapkan. Sebab, kewenangan anggota DPD memang sangat terbatas. Anggota DPD tak bisa mengeksekusi sebuah program masuk ke APBN, walau anggota DPD berkantor di Senayan.
Direktur Spektrum Politika Institut, Andri Rusta ketika dimintai soal kewenangan DPD yang terbatas, mengusulkan perlunya pembaruan undang-undang tentang DPD. "Sekarang DPD sudah 17 tahun ada di Indonesia, namun kewenangan itu-itu saja sejak dulu," kata dia.
Andri yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas itu mengusulkan revisi undang-undang tentang DPD. "Jadikan DPD sebagai lembaga yang punya kewenangan penuh," kata dia.
Menurut Andri, tantangan anggota DPD tak ringan. Makin banyak anggota DPD turun ke daerah, makin tinggi pula tumpukan proposal. Anggota DPR bisa mewujudkan proposal masyarakat melalui APBN. "Sementara anggota DPD tak memiliki kewenangan untuk itu. Kalau pun bisa, anggota DPD mesti mempergunakan pengaruh dan koneksi ke kementerian, sehingga aspirasi masyarakat itu bisa dieksekusi melalui APBN," kata Andri.
Intinya, kewenangan DPD mesti diperluas. Kuncinya, DPD dan anggotanya pun harus berjuang agar memiliki kewenangan yang lebih luas, supaya tak dibanding-bandingkan dengan tetangga. Ehem! (EDWARDI)