Fraksi di DPRD Minta Pemkab Tanah Datar Gali Potensi PAD


 Rapat paripurna DPRD Tanah Datar. (humas)


BATUSANGKAR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat raripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan bupati terhadap Ranperda APBD 2022, Senin (15/11/2021) di ruang rapat dewan.


Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, dihadiri 20 anggota serta dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, staf ahli bupati, asisten, pimpinan perangkat daerah dan kabag di lingkup pemkab.


Fraksi-fraksi menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan dalam Ranperda APBD 2022 dan atas penyampaian nota penjelasan bupati pada Kamis (12/11/2021) lalu.

Dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi DPRD diawali Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Perjuangan oleh Golkar Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi NasDem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.

Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi sampaikan, berdasarkan ranperda yang disampaikan bupati, fraksi PPP setelah mencermati untuk PAD 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Pemkab agar kembali menggali potensi daerah dengan bersikap tegas tehadap objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apabila suatu OPD yang mencapai target dalam pelaksanan program yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat serta dalam meningkatkan PAD untuk diberikan reward atas kinerja tersebut.

Zulhadi menyampaikan, dalam rangka mewujudkan kabupaten Tanah Datar kabupaten tahfiz dengan program satu rumah satu hafiz, fraksi PPP mendorong pemkab untuk melahirkan sebuah peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penganggaran dan pelaksanaan program tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara Abu Bakar, pemerintah daerah diharapkan bekerja lebih dalam meningkatkan PAD terutama di sektor pariwisata sebagai daya tarik tersendiri, dengan  demikian juga akan meningkatkan PAD selain dari retribusi tiket juga pajak rumah makan dan restoran.

Secara umum pemandangan fraksi-fraksi menyampaikan mengharapkan untuk peningkatan sektor PAD yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.

Pada sidang sebelumnya, Bupati Eka Putra dalam penyampaian mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan anggaran pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2022 sebesar Rp973,105 miliar kepada DPRD setempat. "Untuk pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah," kata Eka yang dikutip dari prokopim.

Bupati Eka menyebutkan pengajuan pendapatan daerah sebesar Rp973,105 miliar terdiri dari pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp106,928 miliar terdiri dari pajak daerah Rp19,707 miliar, retribusi daerah Rp6,787 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,53 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp66,903 miliar," sampainya.

"Kebijakan pembangunan daerah pada 2022 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik," kata Bupati Eka Putra.

Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan pembahasan Ranperda APBD 2022 ditargetkan rampung pada akhir November 2021, selanjutnya DPRD akan melakukan rapat paripurna pada Rabu 17 November 2021 dengan agenda tanggapan atau jawaban bupati atas pandangan umum fraksi tersebut. (*)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama