Pemko Solok Butuh Dukungan Kementerian PUPR

 Wali Kota Solok audiensi dengan BWS Sumbar


PADANG - Pemerintah Kota Solok serius dalam upaya  pembangunan bidang sumber daya air. Pemerintah kota akan mampu hanya mengandalkan keuangan daerah semata. 


Oleh karenanya seperti tidak mengenal lelah, setiap upaya senantiasa dilakukan dalam mencari peluang sumber pembiayaan lain yang dapat mendukung program yang direncanakan. 

Salah satunya seperti yang dilakukan Wali Kota Zul Elfian Umar dengan memamparkan rencana usulan program pembangunan sumber daya air di Kota Solok saat beraudiensi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dian Kamila, di Kantor BWS V Padang, Rabu (3/11/2021).

Wali kota didampingi Sekretaris Dinas PUPR Eliyardi, menyampaikan rencana usulan program sumber daya air yang memerlukan dukungan pemerintah melalui BWS. 

"Kami sangat butuhkan dukungan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai terhadap beberapa rencana program, di antaranya lanjutan normalisasi Batang Lembang yang  belum maksimal untuk antisipasi banjir musim hujan sehingga perlu dilanjutan pembangunannya; pembangunan embung Batang Bingung untuk konservasi, air baku dan irigasi serta wisata air," ungkapnya

Zul Elfian menyampaikan, untuk meninggikan permukaan air agar dapat memiliki nilai tambah jadi objek wisata air diperlukan pembangunan bendung gerak atau bendung karet. Begitu juga untuk antisipasi banjir yang sering terjadi dimusim hujan karena drainase yang ada sekarang tidak memadai lagi untuk menampung debit air yg apabila curah hujannya tinggi, beliau mengajukan pembangunan drainase primer dari pandan ujung ke batang lembang.

"Terkait dengan semua usulan tersebut tentunya kami telah mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan demi kelancaran pekerjaan nantinya, seperti pembebasan lahan," tutup Zul Elfian. 

Kepala BWS Dian didampingi Kepala Satker Yusma Elfita, menyambut positif semua usulan dari rencana yang disampaikan wali kota. Namun, dia sangat menekankan dan memastikan adanya pernyataan tertulis, bahwa lahan telah bebas dari masyarakat dan gangguan dari yang lain-lainnya.

"Banyak pengalaman di beberapa tempat, pekerjaan menjadi terkendala dikarenakan adanya persoalan. Oleh karenanya sekecil apapun persoalan yang berpotensi menghambat pekerjaan tentunya telah clear sebelum pekerjaan dimulai, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai tepat waktu," ujarnya. (SIS)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama