Setiap OPD Garda Terdepan dalam Penanggulangan Bencana


 Wagub buka diksar kebencanaan yang diikuti pelajar


PADANG-Potensi bencana di wilayah Sumatera Barat masuk kategori potensi tinggi. Selain kawasan pesisir pantai yang berpotensi terkena tsunami hingga bencana abrasi. Provinsi ini juga mempunyai kawasan perbukitan dengan potensi bencana tanah longsor.


"Makanya Sumbar bisa dikatakan super market bencana," sebut Wakil Gubernur Audy Joinaldy saat membuka Diksar Teknis Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana yang diikuti 30 siswa di aula BPSDM Sumbar, Senin (15/11/2021).

Pemerintah sedang menggalakkan peningkatan kompetensi SDM aparatur seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemprov. Langkah itu sebagai upaya memberikan pengetahuan terkait manajemen bencana dan penanggulangannya.

"Peserta akan dibekali ilmu tentang penanggulangan bencana, manajemen kesiapsiagaan bencana, manajemen pengurangan risiko bencana, manajemen darurat bencana, manajemen pemulihan bencana. Termasuk informasi terkait bencana," kata Audy Joinaldy

Menurut Audy, bencana dapat datang kapan dan di mana saja, baik karena faktor alam maupun manusia. Dampaknya secara sosial, ekonomi dan lingkungan tentu bisa muncul. Sehingga perlu ada manajemen penanganan kebencanaan yang baik, terutama soal koordinasi serta kompetensi petugas.

"Melalui diklat ini, peserta menjadi garda terdepan penanggulangan bencana, tularkan ilmu sehingga masyarakat sadar dan awas terhadap bencana di wilayah sekitarnya, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi bencana," ujarnya.

Bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat, telah banyak menelan korban pengetahuan dan harta benda, karena kurangnya jiwa dan ketidaksiapan masyarakat dalam bencana.  

Salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Menanggulangi bencana terkait dengan Mitigasi Peringatan Dini dan kesiapsiagaan terhadap Bencana.  

"Sehingga kecerdasan masyarakat terhadap bencana dapat ditingkatkan.  Sekaligus juga menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara untuk meningkatkan penanggulangan bencana," ungkapnya.

Kepala BPSDM Sumbar, Bustavidia melaporkan peserta yang berjumlah 30 orang tersebut mampu mengatasi berbagai kelemahan dan kendala dalam penanggulangan bencana yang mempunyai prinsip di antaranya cepat tepat sesuai tuntutan keadaan. 

Pelatihan ini diberikan teknis pembelajaran yang berlangsung 12-14 November 2021 secara e-Learning dan 15 sampai 18 November 2021 secara klasikal. Sehingga nantinya pesertanya mengetahui dasar-dasar manajemen penanggulangan kebencanaan, baik secara pribadi ataupun disampaikan ke masyarakat. 

"Jadi jika bencana itu datang, paling tidak kita bisa meminimalkan risiko. Dalam pelatihan, kita prioritas pada penyelamatan jiwa manusia, koordinasi yang baik dan saling dukung dalam menghadapi bencana," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, dalam pelatihan kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, manajemen tanggap darurat, rehabilitas, konstruksi, serta peringatan dini dilakukan cepat dan akurat. (rls)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama