Digitalisasi Jadi Solusi, Tidak Boleh Lambat


 Gubernur foto bersama dengan peserta konferensi wilayah pejabat pembuat akta tanah 



PADANG-Digitalisasi proses administrasi menjadi solusi dan keharusan dalam rangka mengatasi kelambatan pengurusan verifikasi dan validasi pajak di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 


Demikian disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka konferensi wilayah Sumbar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan tema ayunkan langkah menuju demokrasi badunsanak di Truntum Hotel, Padang, Minggu (30/1/2022). 

Gubernur menegaskan, pemprov menetapkan prinsip kerja birokrasi yang tidak boleh lambat, memperlambat apalagi menghambat. Oleh sebab itu, menurut gubernur, salah satu misi pemprov adalah mendorong seluruh kegiatan transaksi pemerintahan berbasis penggunaan teknologi informasi. 

"Kita ingin segala sesuatunya berjalan cepat. Prinsip kita tidak boleh lambat, memperlambat, apalagi menghambat. Solusi kedepan adalah digitalisasi. Semangatnya adalah memudahkan masyarakat," kata Mahyeldi. 

"Apalagi ini berkaitan dengan pendapatan negara, kita ingin memaksimalkan potensi-potensi pendapatan itu. Lebih cepat masuknya, bisa lebih cepat dimanfaatkan untuk masyarakat melalui berbagai kegiatan dan pembangunan, sehingga juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," tambahnya. 

Gubernur berpesan agar IPPAT tetap menjalin kekompakan meskipun ada dinamika. Perbedaan adalah kekuatan yang harus dirajut bersama, sehingga bisa memberikan kontribusi positif pada Sumbar. 

Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Sumbar El Yunus, menyampaikan harapan kepada gubernur, salah satu kendala yang dihadapi PPAT di Sumbar saat ini adalah masih lambatnya proses verifikasi dan validasi pajak. 

"Salah satu kontribusi  kami sebagai PPAT adalah untuk membantu memberikan masukan APBD melalui pungutan PPHTB. Kami mohon pada Pak Gubernur agar membantu, sehingga proses mudah dan lancar. Kami berharap akan adanya perhatian untuk membantu menghadirkan sekretariat IPPAT Sumbar," harap El Yunus. 

Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT, Hapendi Harahap menyebut, tantangan PPAT kedepan semakin berat dengan adanya sertifikasi elektronik. Hapendi juga berjanji akan terus mendorong para PPAT agar tetap santun beretika, dan yang paling utama adalah mematuhi hukum. 

Konferensi wilayah IPPAT Sumbar ini diikuti 200an peserta dengan tujuan melakukan pemilihan Ketua IPPAT Sumbar untuk periode tiga tahun kedepan. (Dinas Kominfotik Sumbar)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama