 |
Gubernur Mahyeldi menjadi pembicara kunci. (dinas kominfotik sumbar) |
Dalam seminar bertajuk dari Sumbar untuk Indonesia tanpa riba itu, Mahyeldi berpendapat, secara umum masyarakat sudah memahami pengertian dan dampak riba. Kegiatan ini juga sangat relevan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menganut falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
Merealisasikan falsafah ABS-SBK ini, pemerintah provinsi juga telah melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya, melalui perda pariwisata halal, menyepakati konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah Nagari, serta adanya surat edaran menteri tentang diharuskannya label halal bagi produk yang masuk maupun keluar dari Indonesia.
"Sumatera Barat sangat tepat menjadi lokomotif perwujudan ekonomi syariah dan pariwisata halal. Kita di Sumbar sudah melakukan langkah-langkah untuk itu," katanya.
Mahyeldi mengingatkan, agar seminar memperingati Hari Anti Riba ini menjadi bagian yang akan membangun pemahaman masyarakat, juga saling memahami tanpa menjustifikasi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya mampu meninggalkan riba seutuhnya.
"Jangan terjebak pada pengelompokan-pengelompokan, apalagi sampai menegasikan kelompok lain. Karena kadang kita meski sudah mampu menerapkan prinsip anti riba secara invidu. Tapi perlu diingat, dalam komunitas menerapkan hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan," tegasnya.
Ketua pelaksana, Rahmat Ramadan mengatakan, kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan semangat menghilangkan karakter riba di masyarakat, serta mengawal fatwa MUI tentang riba.
"Semoga dengan peringatan Hari Indonesia Tanpa Riba ini, kita dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari riba," harapnya.
Riba Crisis Center memberikan apresiasi pada founder Budiman Swalayan, H. Asmar dan penulis buku Bahagianya PNS Tanpa Riba, Linda Juliharti sebagai tokoh-tokoh penggerak anti riba di Sumatera Barat. (Dinas Kominfotik Sumbar)