 |
| Anggota DPRD serahkan tanggapan fraksi ke pimpinan dewan |
PADANG-Sejumlah fraksi memberikan tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang diajukan Wali Kota Hendri Septa pada DPRD Padang. Tanggapan fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (18/4/2022).
Rapat paripurna dilangsungkan di ruang sidang utama gedung dewan, Jalan Sawahan, Padang. Rapat paripurna yang berlangsung dalam suasana duka itu dipimpin Wakil Ketua Ilham Maulana dengan didampingi Amril Amin dan Sekwan Hendrizal Azhar.
Beberapa rekomendasi disampaikan masing-masing fraksi terkait LKPJ wali kota tersebut. Rekomendasi Fraksi Partai Gerindra disampaikan juru bicaranya Muzni Zen.
Fraksi ini menyoroti hal yang berkaitan dengan pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah. Wali kota diharapkan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Sejumlah OPD dinilai belum maksimal dalam mencapai realisasi.
Antara lain, Dinas Perhubungan pencapaian realisasi 45,85 persen, Dinas PRKP realisasi 48,98 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga realisasi 44,86 persen, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 34,14 persen, Dinas Pertanian 33,96 persen, Dinas Perikanan dan Pangan 27,28 persen serta Dinas Pariwisata 7,43 persen.
 |
| Wali Kota Padang dan Wakil Ketua DPRD |
Beranjak pada statistik itu, Muzni Zen menyimpulkan, pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan retribusi daerah masih belum menjadi bagian dari tolak ukur kinerja pimpinan OPD di Padang.
"Kami minta wali kota menurunkan tim pengawas fungsional daerah untuk pemeriksaan kesesuaian target pendapatan dengan mekanisme pungutnya di lapangan, termasuk prosedur dan tata kelola pajak dan retribusi daerah agar secara dini dapat dievaluasi penyimpangan yang terjadi dan upaya perbaikan kedepannya dalam mencapai target yang ditetapkan," kata Muzni Zen.
Ditambahkan, dalam penyampaian rancangan pendapatan daerah dan dalam pembahasan RAPBD, Fraksi Partai Gerindra merekomendasikan agar target pendapatan yang diusulkan haruslah realistis, sehingga bisa tercapai target yang ditetapkan.
Ditambahkan Muzni Zen, mengingat PAD merupakan indikasi kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persentase realisasi dari target yang ditetapkan.
"Kami memberikan rekomendasi kepada wali kota agar mengevaluasi kembali struktur dan kewenangan OPD Badan Pendapatan Daerah sehingga terjadi penguatan fungsi koordinator pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian dari fungsi pengelolaan keuangan di bidang pendapatan daerah dapat dilaksanakan," katanya.
 |
| Menyanyikan lagu Indonesia Raya |
Selanjutnya dari kelompok pendapatan daerah meliputi dana perimbangan dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara umum kami lihat penyalurannya telah sesuai aturan yang berlaku sehingga pencapaiannya mencapai 99,74 % telah sesuai dengan yang diharapkan.
"Namun demikian kedepannya tentu kita harapkan dana dana perimbangan ini akan lebih besar lagi penyalurannya bagi Kota Padang dan upaya ke arah tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama," katanya.
Partai Golkar-PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Lauwwira mengkritisi pengadaan sejumlah proyek di Pemerintah Kota Padang. Menurutnya, terjunnya penawaran lelang sampai 30 persen berdampak kepada mutu pengerjaan proyek. Untuk itu, Fraksi Golkar-PDI Perjuangan menyarankan agar pemenang lelang tidak harus dengan penawaran terendah, sehingga mutu pengerjaan tetap dapat dijaga.
Wali Kota Hendri Septa memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada fraksi di DPRD yang memberikan tanggapan atau pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Penyampaian laporan pertanggung jawaban wali kota ke DPRD merupakan agenda tahunan pemerintahan daerah. Pertanggung jawaban it sebagai laporan atas apa yang dikerjakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
"Atas nama pemerintah kota, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pimpinan dan anggota panitia khusus (pansus) LKPJ 2021 yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPJ ini," katanya pada wartawan usai rapat paripurna.
Penyampaian LKPJ
Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama, di gedung dewan Jalan Sawahan Padang, Senin (21/3/2022).
Hendri Septa menyampaikan, LKPJ wali kota tersebut merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili masyarakat.
LKPJ juga penting disampaikan sebagai bahan telaahan dan tanggapan berupa saran atau masukan untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depan.
"Penyampaian LKPJ ini pada hakekatnya adalah laporan atau informasi tentang hasil dan capaian program kegiatan atas pemanfaatan keuangan daerah. Sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD," terang Hendri Septa.
 |
Jajaran forkopimda Padang hadiri rapat paripurna |
"Tentunya hasil-hasil yang dicapai beserta persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas 2021 akan kita evaluasi secara bersama dan akan dijadikan masukan bagi pelaksanaan tugas untuk tahun yang akan datang,” kata wali kota.
Wali kota menyampaikan, secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 2021 dapat berjalan baik dan lancar walaupun di tengah bencana pandemi Covid-19. (adv)