 |
Bupati audiensi dengan sopir angkutan umum di Kaimana |
KAIMANA-Bupati Kaimana, Freddy Thie didampingi Asisten II, Dedy Ombaier menerima supir angkutan umum di ruang rapat kantor bupati, Selasa (15/11/2022).
Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari aksi demonstrsi yang dilakukan para supir angkot perihal dampak kenaikan serta penyaluran BBM subsidi beberapa waktu lalu di DPRD Kaimana.
Hadir dalam pertemuan itu, anggota DPRD, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1804, perwakilan polres dan lainnya.
Freddy Thie menjelaskan terkait dengan upaya serta langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan BBM.
"Sebagai pemerintah, kami tentu dalam mengeluatkan berbagai produk kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku serta mengedepankan aspek proporsional dan keadilan bagi semuanya," ujarnya.
Berkaitan dengan surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kaimana beberapa waktu lalu, ia mengaku telah mencermatinya dan mengkalkulasi berbagai aspek didalamnya.
"Sebelum keluarkan surat edaran saya telah meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan kajian berdasarkan aspek-aspek tadi, mulai dari waktu dan jumlah penyaluran", ungkapnya
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan, hitungan jarak tempuh per kilometer pun menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan oleh pihaknya dalam merumuskan surat edaran.
"Kami juga menghitung jarak tempuh kendaran baik itu roda dua maupun roda empat, sehingga dalam surat edaran tersebut kami batasi roda dua perharinya 9 liter dan roda empat 30 liter, hal ini juga karena setiap hari Pertamina hanya bisa salurkan 8 ton minyak subsidi untuk SPBU," jelas Kaibus sapaan akrabnya.
Dia menjelaskan kedudukan pemda dan Pertamina yang dibatasi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalau kita punya aturan main, nah Pertamina pun demikian kita pemda tidak bisa intervensi sejauh itu, kita bisa saja bilang akan bagi penyaluran ke selain SPBU cuma tidak ada aturan dan arahan dari Pertamina," lanjutnya.
Mendengar hal itu, salah satu perwakilan sopir angkutan umum meminta agar kedepan pemda bersama pihak-pihak terkait dapat memperketat proses penyaluran di SPBU yang ada.
"Ini baru kami dapat penjelasan yang utuh, Pak Bupati izin kalau begitu kami minta kalau bisa pengawasan di lapangan bisa diperketat, biar apa yang tadi Pak Bupati sampaikan itu sejalan," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan disampaikan bupati sebelum mengakhiri pertemuan tersebut.
"Saya sepakat, maka itu kita duduk untuk cari solusainya dan saya berharap kedepan soal pengawasan ini jadi tanggung jawab kita bersama dan aturan ini harus kita pegang untuk proses ini berjalan dengan baik," kata Freddy Thie. (farid)