Gubernur Mahyeldi: Birokrasi Berkualitas Berbanding Lurus dengan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Gubernur beri sambutan. (Biro Adpim)


PADANG-Gubernur Mahyeldi Ansharullah kembali mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas pelayanan birokrasi bagi masyarakat. 


Menurut Gubernur, ASN yang berkompeten dan pelayanan yang berkualitas akan berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka kegiatan training of trainer (TOT) tenaga pengajar PKN II di lingkungan pemprov, di BPSDM Sumbar, Selasa (6/2/2024). 

Gubernur mengingatkan, seluruh ASN harus berupaya mewujudkan pelayanan di pemprov sebagai pelayanan birokrasi berkelas dunia.

"Kehadiran bapak/ibu sekalian sebagai peserta adalah bagian dari upaya mendorong terwujudnya birokrasi Indonesia yang berkelas dunia. Sebab, kemampuan ASN dalam pengelolaan bangsa ini sangat dibutuhkan," kata gubernur.

Gubernur menekankan, ASN adalah orang-orang pilihan, yang dipilih untuk menjalankan tugas pelayanan publik demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, di setiap pusat pelayanan publik dibutuhkan pemimpin dari kalangan ASN yang mempunyai kualitas mumpuni dalam menjalankan roda organisasi birokrasi di instansi masing-masing.

"Harapan itu kemudian ditumpangkan pada pundak bapak/ibuk sekalian, yang akan dilatih untuk dapat memberikan materi kepada calon-calon pemimpin di organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumbar. Patut diingat, penguatan SDM dan pemaksimalan segenap potensi yang ada menjadi dua hal yang sangat penting untuk ditekankan kepada para ASN di setiap OPD," ujar gubernur.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Desniarti menyebutkan, 30 perserta ikut ambil bagian pada TOT Tenaga Pengajar PKN II tersebut. Sebanyak 15 peserta merupakan Widyaiswara (WI) di lingkup pemprov, satu WI asal luar Sumbar, serta 14 pejabat lainnya merupakan pejabat eselon dua di lingkup pemprov.

"Para peserta akan menjalani pelatihan selama 20 hari hingga 26 Februari 2024 nanti. Ada pun para pengajar terdiri dari pejabat pemprov serta pengajar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI," ucap Desniarti. (adpsb/isq)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama