 |
| Jajaran Bawaslu yang mengawasi pilkada di Sawahlunto |
SAWAHLUNTO-Ketua Bawaslu Sawahlunto, Junaidi Hartoni meluruskan pemberitaan tidak akurat yang diterbitkan sebuah media terkait kinerjanya sebagai Ketua Bawaslu. Pemberitaan tersebut, dinilainya tidak cuma menyesatkan, tetapi juga mencemarkan kredibilitas lembaga yang bekerja secara profesional dan berdasarkan hukum.
Keputusan Berdasarkan Prosedur Hukum
1. Proses di Sentra Gakkumdu Melibatkan Tiga Lembaga
Penghentian laporan pada tahap Pembahasan Kedua adalah hasil keputusan kolektif di Sentra gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses ini didasarkan pada fakta hukum dan tidak diambil secara sepihak.
2.Undangan Klarifikasi yang Sah
Pelapor dalam kasus ini telah diberikan dua kali undangan klarifikasi secara resmi. Namun, ketidakhadiran pelapor tanpa alasan yang jelas membuat laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan.
3.Tidak Ada Keberpihakan
Bawaslu menegaskan bahwa lembaga ini bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Baik laporan dari Paslon 01 maupun Paslon 02 tidak diregister karena keduanya dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran. Keputusan tersebut adalah bentuk komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.
4.Status Laporan Dapat Dikoreksi
Junaidi menekankan bahwa status laporan yang dihentikan di tingkat Bawaslu Sawahlunto tetap dapat diajukan koreksi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan mekanisme resmi yang mencerminkan keterbukaan dan transparansi proses.
Tanggapan Tokoh Masyarakat
Wakil Wali Kota Sawahlunto periode (2003–2008), Fauzi Hasan sekaligus tokoh masyarakat Sawahlunto, turut memberikan pandangannya. Ia menyayangkan adanya tuduhan, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang disampaikan kuasa hukum paslon Deri-Desni, Epy Kusnedi.
“Bawaslu bukan orang bodoh. Ada Gakkumdu—yang terdiri dari Kejaksaan, kepolisian—dan ahli hukum pidana di dalamnya. Tidak mungkin Bawaslu mengambil keputusan tanpa dasar. Kalau tidak memenuhi unsur, ya dihentikan. Akui saja kekalahan, itu lebih terhormat. Jangan buang energi dengan mengatakan mau melapor ke MK atau DKPP tanpa dasar yang kuat,” tegas Fauzi Hasan.
Bawaslu Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Keputusan untuk tidak meregister laporan dari kedua Paslon 01 maupun 02 adalah bukti bahwa Bawaslu bertindak berdasarkan hukum, bukan tekanan pihak tertentu.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses demokrasi yang telah berjalan sesuai hukum dan aturan. Koreksi laporan tetap terbuka melalui mekanisme resmi di tingkat provinsi bagi pihak yang merasa dirugikan,” tutup Junaidi Hartoni. (Iz)