 |
| Penandatanganan berita acara pelantikan |
KOTA SOLOK- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumatera Barat, Ny.Harneli Mahyeldi, resmi melantik Ny.Dona Ramadhani Kirana Putra sebagai Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Solok masa Bakti 2025-2030, di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis, (6/3/2025) .
Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda se-Sumatera Barat, yang didahului oleh pelantikan Ketua TP-PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah.
Harneli Mahyeldi, menekankan pentingnya peran PKK dalam masyarakat dan pembangunan daerah. "PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput, sehingga mampu menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan masyarakat," ujarnya.
Harneli mendorong PKK untuk terus berinovasi dan menyesuaikan program-programnya terutama dalam menjalankan 10 program pokok PKK dengan kebutuhan spesifik di setiap kabupaten/kota.
Diharapkan PKK mampu merancang program yang relevan dan adaptif terhadap tantangan yang ada, baik dari segi geografis, potensi sumber daya, maupun kebutuhan masyarakat.
"Pelantikan ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk bekerja sama, berkolaborasi lintas kabupaten/kota demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah, dalam pidato singkatnya mengatakan, PKK memiliki peran luar biasa bagi kehidupan kita, membantu dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, ketahanan pangan keluarga, pemberantasan kemiskinan dan stunting.
Ia mengatakan PKK berperan dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga, dengan memanfaatkan lahan perkarangan Aku Hatinya PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman).
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasco Reseimy, Forkopimda Provinsi Sumbar, para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Barat beserta OPD terkait. (sis)