 |
| Juru bicara fraksi sampaikan pendapat akhir |
PADANG-Fraksi-fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 yang diajukan Wali Kota Fadlyu Amran. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Padang, Jumat (11/7/2025). Rapat paripurna diadakan di ruang sidang Utama, Aie Pacah, Padang.
Fraksi Demokrat menyebut, rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD Perubahan 2025 merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. maka perlu kiranya penyusunan rapbd perubahan disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kondisi kekinian penyelenggaraan pemerintahan baik kebijakan pusat maupun daerah, penyusunan rapbd perubahan terutama juga dapat mengakomodir kebijakan pemerintah daerah dalam segi visi-misi dan progul walikota padang terpilih.
Berdasarkan penyampaian nota perubahan APBD oleh Wali ota Padang dan melalui pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama badan anggaran dprd kota padang serta hasil rapat internal Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pada pemerintah kota agar pendistribusian anggaran dan pelaksanaan pengadaan anggaran ini betul–betul dapat dilakukan sesuai dengan peraturan per undang–undangan yang berlaku, serta implementasi dari anggaran ini dapat menyelesaikan persoalan sampah di Padang.
Fraksi Demokrat di DPRD Padang dengan ketua Surya Jufri dan sekretaris Mukhlis.
Fraksi PKB-Ummat berpandangan, dalam rangka perumusan nota keuangan RAPBD-P 2025 tidak terlepas dari yang Namanya fiqh anggaran dari seting sosial budaya masyarakat dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu membawa warna lingkungannya.
Adapun penerapan nilai-nilai dasar hukum islam seperti shidq dan Amanah ke dalam fiqh yang menegaskan, seagala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu hukum itu wajib hukumnya.
Rancangan perubahan APBD 2025 diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaanya.
Perubahan APBD 2025 nantinya harus dapat menghadirkan harapan baru bagi Masyarakat Kota Padang, sekaligus dapat dioptimalkan dalam rangka penataan perikehidupan yang semakin baik.
Fraksi PKB-Ummat memberikan catatan terhadap Usul Rancangan Perubahan APBD 2025.
Fraksi PKB-Ummat mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya, yang tentu merupakan capaian positif. Namun, dalam pandangan Fraksi PKB-Ummat, tantangan terbesar adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat kecil.
Pertama, di sektor Pendidikan, meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar, Fraksi PKB-UMMAT menilai bahwa kualitas Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekedar angka statistik.
Oleh karena itu, Fraksi PKB-UMMAT mendorong agar pemerintah Kota Padang lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana Pendidikan yang merata, serta pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan.
Kedua, di sektor Kesehatan, Fraksi PKB-UMMAT menyambut baik peningkatan alokasi anggaran. Namun, akses terhadap layanan Kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama.
Masyarakat di wilayah pinggiran sering kali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, dapat memperoleh layanan Kesehatan yang berkualitas, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.
Ketiga, sektor infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal penanganan banjir. Pemerintah Kota Padang perlu mempercepat Pembangunan infrastruktur yang mendukung sekaligus memastikan pembangunan ini dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Fraksi PKB-UMMAT juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat.
Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM. Fraksi PKB-UMMAT berharap anggaran perubahan tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan dan akses pasar bagi produk-produk lokal.
Fraksi ini diketuai Yusri Latif dan sekretaris Zalmadi. (*)