Bukittinggi: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota
Bukittinggi gelar rapat koordinasi Aula Balaikota Bukittinggi, Rabu
(24/9/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat komitmen bersama
dalam upaya menekan angka kemiskinan, sekaligus menyelaraskan program
daerah dengan target penanggulangan kemiskinan nasional.
Wakil
Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menekankan pentingnya kolaborasi
semua pihak. Ia menyebutka, kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi
persoalan lokal, tetapi juga merupakan masalah nasional bahkan dunia
yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Data
mencatat bahwa proses kemiskinan ekstrem juga identik dengan masalah
sosial yang kompleks. Kota ini bisa menuju di bawah 1 persen tingkat
kemiskinan di tahun 2025 jika, kita bekerja bersama-sama. Pengentasan
kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi
kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” ujar Ibnu Asis.
Wawako
menjelaskan, l pemerintah pusat telah menetapkan dua target utama,
yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada tahun
2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5–1 persen
pada akhir 2029. Target tersebut, katanya, membutuhkan strategi holistik
dengan fokus pada tiga bidang utama: penguatan data, perlindungan
sosial yang tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ketika
kita memiliki data yang akurat, tepat dan benar, itu sudah menjadi
bagian dari solusi. Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berupaya
menyediakan perlindungan sosial yang inklusif sekaligus memperkuat
ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat bisa keluar dari jerat
kemiskinan,” tambahnya.
Melalui rakor ini,
Pemko Bukittinggi berharap TKPK dapat menjadi wadah yang aktif, solid,
dan konsisten dalam merancang program yang benar-benar menyentuh
masyarakat miskin. Ibnu Asis menegaskan bahwa dengan kerja sama semua
pihak, cita-cita menuju Bukittinggi yang maju, modern, inklusif, dan
berkualitas dapat terwujud.(LK/IKP)