 |
Bupati Khairunas dan Wakil Bupati Yulian Efi bersama Ketua DPRD Martius usai penyerahan bantuan peralatan UMKM. |
SOLOK SELATAN-Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejak 2021, ribuan pelaku UMKM telah menerima berbagai bentuk bantuan dan pendampingan dari pemerintah.
Dari 12.768 UMKM di Solok Selatan, 1.769 pelaku usaha mikro di tujuh kecamatan telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Selain itu, 1.323 pelaku usaha juga menerima bantuan peralatan usaha.
Pemerintah daerah juga memfasilitasi 5.804 pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta merek usaha.
Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi, Kementerian Agama, Bank Indonesia, serta Pusat Kajian Halal LDPM Bukittinggi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, Musferi Hendra mengatakan, berbagai bantuan tersebut merupakan bagian dari program “UMKM Naik Kelas” yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha.
“Program UMKM Naik Kelas merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan, pelatihan, serta bantuan peralatan, kami ingin UMKM Solok Selatan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Musferi, Selasa (17/3/2026).
Program ini telah berjalan sejak masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Khairunas dan Yulian Efi pada periode pertama. Hasilnya, sektor UMKM menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Selain membuka lapangan kerja baru, UMKM juga menjadi ruang pemberdayaan bagi perempuan dan generasi muda, khususnya di bidang kerajinan, bordir, sulaman, hingga usaha makanan dan minuman.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM, Azizah Mutia, menjelaskan UMKM di Solok Selatan tersebar dalam tujuh sektor usaha, yakni penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan, industri pengolahan, jasa, kerajinan, pertanian, dan peternakan.
Menurutnya, dukungan berkelanjutan dari pemerintah telah mendorong produk UMKM menembus pasar internasional.
Komoditas kopi, misalnya, telah dipasarkan ke Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Korea. Sementara itu, produk olahan makanan seperti rendang Uni Lili telah menjangkau pasar Eropa, dan kerajinan sulaman dipasarkan ke negara tetangga hingga Timur Tengah.
Ke depan, program ini akan terus dilanjutkan dan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai bagian dari visi dan misi pemerintah daerah.
Untuk 2026, pemerintah melalui Disperindagkop dan UKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp817,8 juta dengan target 420 pelaku UMKM mendapatkan peningkatan kapasitas usaha.
Selain itu, saat ini sekitar 400 pelaku UMKM tengah memproses sertifikasi halal melalui Pusat Kajian Halal LDPM Bukittinggi. (jup)