JEMBER-Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan nasional setelah melibatkan lebih dari 22 ribu aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di lapangan.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) karena dinilai dapat menjadi referensi strategis dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi.
Wakil Ketua BP Taskin, Iwan Sumule, mengatakan persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya tingginya angka kemiskinan, melainkan juga persoalan akurasi data dan tumpang tindih program bantuan.
Menurut dia, upaya yang dilakukan Pemkab Jember sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan basis data masyarakat miskin agar intervensi pemerintah lebih efektif.
“Masalah pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya besarnya angka kemiskinan, tetapi juga validasi data dan tumpang tindih program bantuan,” ujar Iwan dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menegaskan kualitas data yang sesuai kondisi riil di lapangan menjadi faktor penting agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Karena itu, BP Taskin mendorong integrasi data nasional agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terpadu dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Harapannya, BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin,” katanya.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, proses verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam pendataan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Yang kami bangun bukan sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima warga yang memang layak sesuai kondisi di lapangan,” ujar Fawait yang akrab disapa Gus Fawait.
Sebagai bagian dari program tersebut, Pemkab Jember mengerahkan sekitar 22 ribu ASN untuk mempercepat verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan ekstrem, khususnya warga miskin Desil 1. Ribuan ASN diterjunkan langsung ke lapangan, tidak hanya memperbarui data administrasi, tetapi juga melihat secara langsung kondisi kehidupan masyarakat.
Program verval dijadwalkan berlangsung pada 18-24 April 2026 lalu. Pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja, seperti selepas dinas maupun saat hari libur. Meski tersedia opsi pendelegasian apabila ASN berhalangan, pelaporan hasil verval tetap wajib dilakukan melalui akun masing-masing.
Pemkab Jember menargetkan sebanyak 97 ribu warga dalam proses tersebut. Setiap ASN mendapat tugas memverifikasi tiga hingga lima warga penerima manfaat. ASN yang diterjunkan berasal dari berbagai jenjang, mulai dari PPPK paruh waktu hingga pejabat struktural.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan kegiatan verval tidak hanya bertujuan memastikan akurasi data, tetapi juga membangun kepekaan sosial aparatur negara terhadap kondisi masyarakat miskin.
“Verfal ini tidak hanya tentang pembaruan data. Kami ingin ASN benar-benar memahami bahwa masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan kehadiran negara,” ujar Helmi. (rus)