 |
Bupati Jember, Muhammad Fawait (kanan), saat menerima opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). (Foto: Istimewa) |
JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menilai capaian tersebut bukan semata-mata predikat administratif, melainkan penanda penting mengenai arah tata kelola keuangan daerah yang dinilai semakin transparan, akuntabel, dan efektif.
Opini WTP diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Dalam kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu hadir bersama Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Imam Fauzi, jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Sekretariat DPRD, serta sejumlah pejabat Pemkab Jember lainnya.
“Alhamdulillah, hari ini kita mempertahankan prestasi Jember untuk mendapatkan predikat WTP,” ujar Fawait, seusai kegiatan.
Pemkab Jember menganggap, capaian tersebut memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar keberhasilan memenuhi standar administrasi pemeriksaan keuangan.
Gus Fawait mengaitkan opini WTP dengan kualitas pengelolaan APBD yang dinilainya semakin baik dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Predikat ini bisa kita artikan salah satunya adalah pengelolaan APBD Kabupaten Jember yang lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegas bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran daerah tidak berhenti pada opini auditor. Pemerintah daerah, Gus Fawait menyatakan, tetap dituntut memastikan setiap alokasi APBD memberikan dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya mewakili para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang selama proses audit memberikan berbagai masukan, koreksi, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
“Atas nama Pemkab Jember, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur beserta seluruh tim pemeriksa,” ujarnya.
Ia menilai, proses audit bukan hanya mekanisme pengawasan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Karena itu, Pemkab Jember berharap sinergi dengan BPK dapat terus diperkuat, terutama dalam mengawal pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Gus Fawait kembali mengingatkan, perjalanan tata kelola keuangan Jember tidak selalu berjalan mulus. Sebelum kembali meraih opini WTP, Kabupaten Jember pernah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan sempat menerima opini disclaimer pada pemerintah sebelumnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi pengalaman penting yang mendorong pembenahan internal birokrasi, termasuk dalam penataan administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, capaian WTP kali ini disebut sebagai hasil kerja kolektif berbagai unsur pemerintahan daerah. Selain jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), ia menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kualitas tata kelola APBD.
“WTP ini bukan kerja satu orang, tetapi kerja bersama jajaran Pemkab Jember, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh ASN Kabupaten Jember,” jelas Gus Fawait.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK, Pemkab Jember mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Karena itu, Gus Fawait menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi tersebut secara serius dan tepat waktu.
Menurut dia, tantangan terbesar bukan sekadar meraih opini WTP, melainkan mempertahankannya sebagai budaya kerja birokrasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas.
“Prestasi ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi vitamin bagi Pemkab Jember untuk terus berjuang agar APBD digunakan seefektif mungkin bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah berbagai kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah daerah, Gus Fawait menilai dinamika tersebut sebagai bagian wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas pengelolaan APBD dapat diukur melalui indikator makro yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
Menurut dia, indikator ekonomi Jember pada 2025 menunjukkan tren yang positif. Bahkan, ia menyebut Jember menjadi daerah dengan performa ekonomi terbaik di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur.
“Jember adalah kabupaten dengan performa ekonomi terbaik di Tapal Kuda dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan pendapatan yang melesat,” pungkas Gus Fawait. (rus)