Bukittinggi— Hangat dan penuh kekeluargaan. Begitulah suasana reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Persatuan Pembangunan, Dedi Fatria, SH, MH Datuak Mangkuto Sutan, bersama masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
Kegiatan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 itu digelar di Rumah Makan Saiyo Garegeh, Kamis 6/8/ 2026. Ratusan warga hadir memadati tempat tersebut. Kursi yang disiapkan di dalam hingga pelataran depan rumah makan tak luput terisi.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Dedi Fatria tetap menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Baginya, bertemu langsung dengan masyarakat adalah jalan utama menjemput aspirasi agar bisa diperjuangkan di parlemen.
"Alhamdulillah, dengan waktu yang ada, beberapa SKPD juga hadir mendengar. Berbagai masukan dari masyarakat kami catat agar bisa segera ditindaklanjuti. Terima kasih kepada warga yang selalu hadir dalam kegiatan seperti reses ini," ujarnya penuh apresiasi.
Dalam dialog yang cair itu, persoalan sosial menjadi pembahasan utama. Warga menyampaikan keresahannya terkait perubahan acuan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Akibat penyesuaian sistem desil oleh BPS, pemadanan data, dan verifikasi lapangan yang belum rampung, sejumlah warga kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
Yang membuat Dedi Patria prihatin, dampaknya menyentuh dunia pendidikan. Sejumlah mahasiswa yang sebelumnya menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kini terancam kehilangan dukungan karena tidak masuk dalam data DTSEN.
"Kita merasa iba. Anak-anak yang sedang kuliah sebelumnya terbantu KIP, kini harus terhenti karena perubahan data. Kasihan jika mereka sampai putus kuliah hanya karena terkendala biaya," tuturnya dengan nada empati.
Karena itu, politisi PPP ini mengajak Pemerintah Kota Bukittinggi bersama BAZNAS Kota Bukittinggi untuk hadir memberi solusi. Ia mengusulkan adanya program dukungan pendidikan khusus bagi mahasiswa yang terdampak, agar tidak ada lagi yang terpaksa Drop Out (DO).
"Kami berharap ada perhatian khusus. Apalagi banyak dari mereka kuliah di luar kota. Ada biaya kost, makan, dan transportasi. Jangan sampai cita-cita mereka terhenti di tengah jalan. Kita bisa bantu dengan surat keterangan tidak mampu bagi yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.
Tak hanya itu, warga juga menitipkan keluhan terkait antrian panjang kendaraan di SPBU Garegeh yang dinilai mengganggu keamanan pelajar saat berangkat sekolah. Aspirasi ini langsung direspon Dinas Perhubungan. Mulai pukul 07.00 WIB, petugas akan ditempatkan untuk membantu kelancaran mobilisasi siswa.
Bagi Dedi Fatria, reses bukan sekadar formalitas. Ia ingin membuktikan tugas sebagai legislator dengan turun langsung ke lapangan, mendengar, dan memperjuangkan.
"InsyaAllah, di setiap masa sidang, reses akan terus kami laksanakan di tengah masyarakat. Karena dari sanalah kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan warga," pungkasnya.